Jokowi Targetkan "Omnibus Law" Cipta Lapangan Kerja Selesai dalam 100 Hari

Kompas.com - 15/01/2020, 14:42 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, pertemuan para elite partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (14/1/2020), juga membahas omnibus law mengenai cipta lapangan lerja.

Ia mengatakan, saat ini draf RUU Cipta Lapangan Kerja memasuki tahap finalisasi.

" Omnibus law (RUU Cipta Lapangan Kerja) sedang difinalisasi oleh pemerintah, segera akan disahkan," kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Arsul mengatakan, pemerintah akan segera menyerahkan draf tersebut ke DPR.

Baca juga: Jokowi Minta Draf Omnibus Law Rampung Pekan Ini

Menurut Arsul, Jokowi menargetkan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja antara DPR dan pemerintah selesai dalam 100 hari kerja.

"Presiden memang berharap bahwa ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja," ujar dia.

Anggota DPR RI itu sendiri berharap agar RUU Cipta Lapangan Kerja bisa disahkan saat HUT ke-75 RI.

"Kami sendiri kalau ini segera diserahkan tentu berharap nanti pas HUT 75 kemerdekaan sudah selesai," kata Arsul.

Baca juga: Menkumham Temui Dubes Negara-negara Eropa, Bahas Omnibus Law

Ia pun memastikan DPR dan pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Kemarin juga disampaikan bahwa meskipun UU ini akan jadi atensi dan dibahas dalam waktu yang relatif cepat, tetapi aspirasi masyarakat juga harus kita dengarkan," ujarnya.

"Kami minta juga pemerintah terus membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan langsung dari UU ini, seperti teman-teman serikat kerja," kata Arsul.

Mengenai draf RUU Cipta Lapangan Kerja, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, draf Revisi Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah 95 persen rampung.

Baca juga: Menaker Bantah Isu Penghapusan Pesangon dalam Omnibus Law

Dia mengatakan, saat ini RUU tersebut telah masuk dalam tahap finalisasi sebelum akhirnya bakal diajukan sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR RI di tahun sidang 2020 ini.

"Semua poin-poin sudah harus selesai, ini sudah 95 persen, tinggal finalisasi saja," ujar Yasonna ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X