JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bertemu dengan 20 duta besar negara Eropa di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020) siang tadi.
Yasonna mengatakan, pertemuan itu membahas sejumlah hal, termasuk wacana omnibus law.
Yasonna menyebutkan, ia juga mendapat masukan dari Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket terkait omnibus law.
Baca juga: Omnibus Law soal Lapangan Kerja Belum Kelar, Pengusaha Bingung Buruh Demo
"Ada tiga isu yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes untuk dipertimbangkan menjadi masukan untuk omnibus law. Nanti akan saya sampaikan ke tim kita untuk kita bicarakan," kata Yasonna seusai pertemuan tersebut.
Yasonna menuturkan, pertemuan tersebut tidak hanya membahas isi omnibus law, tetapi juga isu-isu terkait kerja sama investasi antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa, serta perkembangan dunia hukum, khususnya yang terjadi Indonesia.
"Jadi betul-betul sangat produktif, meeting-nya sangat baik, menyentuh isu-isu yang fundamental terhadap investment hubungan perekonomian dengan negara-negara Eropa Union, termasuk demokrasi, tentang KUH Pidana khususnya hukuman mati, dan lain-lain," ujar Yasonna.
Baca juga: Menaker Bantah Isu Penghapusan Pesangon dalam Omnibus Law
Sementara itu, Piket menyebutkan, pertemuan tersebut juga membahas lingkungan bisnis dan iklim investasi di Indonesia.
Uni Eropa, kata Piket, sangat menunggu realisasi omnibus law di Indonesia.
"Kami membahas barbagai topik, dari mulai lingkungan bisnis dan iklim investasi yang positif melalui omnibus law yang akan segera terjadi. Kami sangat menanti pemberlakuan omnibus law tersebut," kata Piket.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.