Permakelaran PAW: Kecurigaan Wahyu Setiawan, Pengakuan Ketua KPU, Bantahan PDI-P

Kompas.com - 17/01/2020, 08:38 WIB
Petugas keamanan berjalan di samping ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disegel KPK di Jakarta, Kamis (9/1/2020). Penyegelan terhadap ruang kerja Wahyu Setiawan dilakukan setelah KPK menangkap tangan Komisioner KPU tersebut bersama tiga orang lainnya pada Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjalan di samping ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disegel KPK di Jakarta, Kamis (9/1/2020). Penyegelan terhadap ruang kerja Wahyu Setiawan dilakukan setelah KPK menangkap tangan Komisioner KPU tersebut bersama tiga orang lainnya pada Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah permakelaran mengemuka dalam beberapa beberapa hari terakhir.

Istilah ini diungkapkan oleh tersangka suap penetapan anggota DPR, Wahyu Setiawan, saat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Pemyelanggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (15/1/2020).

Permakelaran yang diungkapkan Wahyu merujuk kepada upaya PDI Perjuangan dalam proses pergantian antarwaktu ( PAW) caleg terpilih.

Dalam pengakuannya, Wahyu curiga ada situasi permakelaran saat PDI Perjuangan berupaya mengajukan permohonan PAW Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Baca juga: Cerita Ketua KPU soal Permakelaran PAW yang Diungkap Wahyu Setiawan...

Wahyu pun mengungkapkan ada tiga orang yang berupaya menjadi makelar dalam permohonan PAW tersebut.

Berikut ini kronologi dugaan permakelaran yang mendapat bantahan oleh PDI Perjuangan :

Wahyu curigai potensi permakelaran

Wahyu Setiawan mengatakan, dirinya sudah curiga ketika PDI Perjuangan menanyakan tentang penetapan anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu.

Kecurigaan itu, kata Wahyu, bahkan sempat ia sampaikan ke Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

"Saya bahkan saya juga sudah menyampaikan fenomena yang sedang saya hadapi. Saya pernah menyampaikan itu kepada Pak Ketua (Arief Budiman) dan Kak Evi (Evi Novida Ginting Manik)," kata Wahyu saat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Tim Hukum Bantah Ada Permakelaran Permohonan PAW di PDI-P

Menurut Wahyu, kecurigaan itu adalah adanya potensi permakelaran dalam permohonan PAW.

"Saya pernah menyampaikan di chatting saya, saya mohon surat-surat penolakan terhadap PDI-P segera dikeluarkan karena ada situasi permakelaran," tuturnya.

Wahyu menjelaskan, yang ia maksud dengan permakelaran adalah permintaan tiga orang yang menemui dirinya untuk mengupayakan penetapan politisi PDI-P Harun Masiku melalui proses PAW.

Baca juga: Wahyu Setiawan Mengaku Sudah Curiga Ada Permakelaran dalam Permintaan PAW Harun Masiku

Akan tetapi, Wahyu tak menyebut detail tiga orang yang ia maksud.

"Yang saya maksud makelar ya tiga orang yang menemui saya, karena saya menyampaikan ini prinsipnya tidak bisa. Tapi ada orang orang yang memperjuangkan itu dengan berbagai cara," ujarnya.

Tiga orang yang menemui Wahyu Setiawan

Meski Wahyu tidak mengungkapkan siapa saja tiga orang yang menemuinya, tetapi dalam kesempatan yang sama dia menyebut sejumlah nama yang diakuinya sebagai teman baik.

Wahyu mengaku dalam posisi sulit untuk menghindari pertemuan dengan sejumlah nama itu.

Mereka diakuinya sempat mengupayakan proses PAW Politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.

"Saya dalam posisi yang sulit karena orang-orang, ada Mbak Tio (Agustiani Tio Fridelina, tersangka yang juga orang kepercayaan Wahyu), Mas Saeful (tersangka, diduga pemberi suap), Mas Doni (advokat) itu kawan baik saya," kata dia.

Baca juga: Geger Sprinlidik Caleg PDI-P Harun Masiku yang Bocor...

Wahyu mengaku paham bahwa mekanisme PAW diambil secara kolektif kolegial KPU.

Dalam hal permohonan PAW PDI-P untuk Harun Masiku menggantikan anggota DPR Riezky Aprilia, Wahyu menyebut, sepenuhnya sadar bahwa hal itu secara peraturan perundang-undangan tak dapat dikabulkan.

Namun, Wahyu kembali mengatakan bahwa dirinya dalam posisi sulit untuk menolak.

"Latar belakang yang pernah saya sampaikan, saya dalam posisi sulit, saya diundang" ujarnya.

Baca juga: Sprinlidik Harun Masiku Dipersoalkan PDI-P, KPK Pastikan Tetap Legal

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saefullah dalam kasus suap penetapan anggota DPR RI 2019-2024 pada pekan lalu.

KPK juga menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka.

Ketua KPU ungkap banyak pihak 'terlibat' permohonan PAW PDI-P

Ketua KPU, Arief Budiman, menceritakan informasi tentang dugaan permakelaran dalam permohonan PAW caleg PDI Perjuangan terpilih.

Arief mengungkapkan pembicaraan antara dirinya dengan Wahyu perihal kecurigaan permakelaran itu.

Baca juga: Soal Kasus Harun Masiku, PDI-P Laporkan KPK ke Dewan Pengawas

Arief mengatakan, Wahyu tidak menyampaikan poin dugaan permakelaran itu secara spesifik.

"Sebetulnya kan hal spesifik enggak disampaikan begitu ya. Secara umum dia (Wahyu) mengatakan, ini banyak apa ya, saya lupa juga istilahnya apa dia ya, " ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Apakah makelaran atau yang lainnya saya enggak mengingat tentu ya setiap kalimat. Tetapi dia (Wahyu) selalu mengatakan, ini banyak yang anu lah, pokoknya banyak yang ikut lah di sini katanya, iya pokoknya ada yang kepingin ini (posisi PAW) lah," lanjut Arief.

Dia kemudian menjawab informasi yang disampaikan Wahyu itu.

Baca juga: Tim Hukum Sebut PDI-P Sudah Paham Aturan PAW Caleg

Kepada Wahyu, dia menegaskan jika ketujuh anggota KPU telah mengambil keputusan perihal permohonan PAW caleg terpilih di Dapil Sumatera Selatan I.

Sikap KPU tetap tegas untuk tidak mengakomodasi permohonan PAW caleg dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Usai mendengar jawaban itu, kata Arief, Wahyu memintanya untuk segera membalas permohonan PAW oleh PDI Perjuangan itu.

"Makanya, dia (Wahyu) kemudian minta 'Sudahlah kita jawab cepat saja gitu' (permohonan PDI-P)," ungkap Arief.

Baca juga: DKPP Nilai Ada Pembiaran KPU hingga Wahyu Bertemu Pihak yang Minta PAW

Arief juga mengatakan Wahyu tidak keberatan dengan substansi dari sikap KPU yang menolak permohonan PDI Perjuangan.

"Enggak pernah dia membawa substansinya itu. Karena substansinya memang sudah sudah kita putuskan," tutur Arief.

"Yang dia (Wahyu) sampaikan kepada saya, yang penting dijawab secepatnya. Nah kita ini dalam akhir tahun itu kan banyak sekali kegiatan, makanya menjawabnya kemudian agak lambat," lanjutnya.

Saat dimintai pendapat tentang dugaan permakelaran, Arief mengatakan dirinya tidak pernah berpikir tentang hal seperti itu.

Baca juga: Datangi KPU, Tim Hukum PDI-P Enggan Disinggung soal PAW Caleg

Dia mengaku tidak ada orang atau pihak yang menekannya selama ini.

"Maksudnya orang mencoba menekan saya kan enggak ada gitu. Jadi saya enggak pernah berpikir yang seperti itu. Yang penting bagi saya siapapun yang kirim surat kita jawab sebagaimana yang harus kita kerjakan," tuturnya.

PDI-P bantah dugaan permakelaran

Anggota tim hukum PDI Perjuangan, Teguh Samudera, membantah informasi perihal dugaan adanya permakelaran dalam permohonan PAW caleg terpilih yang diajukan oleh partai tersebut.

Menurutnya, proses permohonan PAW oleh PDI Perjuangan sudah sesuai prosedur.

"Tidak ada (permakelaran). Karena kita sudah confirm suratnya jelas, putusan Mahkamah Agung (MA) pun sudah jelas, fatwanya (fatwa MA) juga sudah jelas," ujar Teguh di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Johan Budi Bantah Pernah Komunikasi dengan Ketua KPU soal PAW Harun Masiku

Teguh pun membantah informasi tentang adanya tiga utusan PDI Perjuangan yang diduga menjadi makelar dalam permohonan PAW.

"Misalnya makelar dia sendiri yang bertindak seperti makelar? Kita enggak tau. kita tetap enggak ada apa-apa. kita tidak pernah ada perintah apa-apa, apalagi sesuatu yang tercela atau melanggar hukum, " tambah Teguh.

Teguh juga mengatakan pihaknya sudah memahami dasar hukum tentang proses pergantian antarwaktu caleg terpilih.

Pemahaman itu menjadi dasar bagi pihaknya mengajukan permohonan PAW caleg dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku di dapil Sumatera Selatan I.

"Ya kalau kita aturannya tau, orang kita tau undang-undang. Partai politik mesti tau aturan-aturannya sehingga kita membuat permohonan itu," ujar Teguh.

Baca juga: Wahyu Setiawan: Saya Tidak Pernah Memperjuangkan PAW Harun Masiku

Teguh lantas mengungkapkan bahwa permohonan yang diajukan PDI Perjuangan ke KPU yakni meminta penetapan caleg terpilih dari dapil Sumatera Selatan I.

Sebab, salah satu caleg PDI Perjuangan di dapil tersebut yakni Nazarudin Kiemas meninggal dunia sebelum hari H pemungutan suara.

Bahkan, lanjut dia, permohonan sudah diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) soal aturan PAW caleg

Baca juga: Peran MA dalam Kasus PAW: Keluarkan Putusan hingga Fatwa untuk PDI-P

Setelahnya, PDI Perjuangan juga meminta fatwa dari MA untuk menguatkan putusan soal aturan PAW tadi.

"Fatwa juga sudah disampaikan kepada otoritas KPU untuk memutuskan (permohonan PAW). Tentang penilainnya seperti apa masing-masing? enggak bisa disangkut pautkan," papar Teguh

"Yang penting kita taat azas, dasar hukumnya ada kita kemukakan. Karena yang punya kewenangan KPU, silahkan KPU memutuskan," lanjutnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 1000 Spesimen per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X