Soal Kasus Harun Masiku, PDI-P Laporkan KPK ke Dewan Pengawas

Kompas.com - 16/01/2020, 19:01 WIB
Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta di Gedung ACLC KPK setelah bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta di Gedung ACLC KPK setelah bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus yang menjerat eks caleg PDI-P, Harun Masiku.

Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDI-P.

"Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin. Poin pertama kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti, penyidikan kalau sudah ada tersangka," kata Wayan di Gedung ACLC KPK, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: PDI-P Persoalkan Sprinlidik yang Libatkan Harun Masiku di Kasus Wahyu Setiawan

Wayan menyampaikan perbedaan penyidikan dan penyelidikan itu berkaitan dengan pengakuannya bahwa ada tim KPK yang datang ke Kantor DPP PDI-P sambil membawa surat izin penggeledahan pada Kamis (9/1/2020) pagi lalu.

Padahal, menurut Wayan, KPK seharusnya belum bisa melakukan penggeledahan karena ketika itu penyidikan belum dimulai dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau dia kibas-kibas bawa surat penggeledahan pasti patut dipertanyakan surat benar dianggap surat penggeledahan atau tidak," ujar Wayan.

Oleh sebab itu, Wayan meminta Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa anggota tim yang dikirim ke Kantor DPP PDI-P ketika itu.

"Kami minta diperiksa yang tiga mobil itu terutama yang pegang surat, periksa. Ini melanggar aturan apa tidak? Kalau menurut kami, kalau betul surat penggeledahan, itu berarti perlu diperdalam kenapa bisa begitu?" kata Wayan.

Beberapa persoalan lain yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK antara lain kebocoran sprinlidik terhadap eks caleg PDI-P Harun Masiku hingga pemberitaan sejumlah media terkait kasus ini yang disebut merupakan hasil bocoran dari internal KPK.

"Kami datang ke sini karena rasa hormat kepada Dewan Pengawas, pada Komisioner, pada karyawan, tapi kan ada karyawan KPK yang perlu kita waspadai krena itu kami melaporkannya untuk diperiksa demi kesehatan KPK itu sendiri," kata Wayan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X