Tim Hukum Sebut PDI-P Sudah Paham Aturan PAW Caleg

Kompas.com - 16/01/2020, 18:43 WIB
Tim hukum PDI-P, Teguh Samudera dan I Wayan Sudirta memberikan keterangan di Kantor KPU,Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tim hukum PDI-P, Teguh Samudera dan I Wayan Sudirta memberikan keterangan di Kantor KPU,Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim hukum PDI Perjuangan, Teguh Samudera mengatakan, pihaknya sudah memahami dasar hukum tentang proses pergantian antarwaktu ( PAW) caleg DPR RI.

Pemahaman itu menjadi dasar bagi pihaknya mengajukan permohonan PAW caleg dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

"Ya kalau kami aturannya tahu, orang kami tahu undang-undang. Partai politik mesti tahu aturan-aturannya sehingga kita membuat permohonan itu," ujar Teguh di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Tim Hukum Bantah Ada Permakelaran Permohonan PAW di PDI-P

Teguh lantas mengungkapkan bahwa permohonan yang diajukan PDI Perjuangan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni meminta penetapan caleg terpilih dari Dapil Sumatera Selatan I.

Sebab, salah satu caleg PDI Perjuangan di dapil tersebut yakni Nazarudin Kiemas meninggal dunia sebelum hari-H pemungutan suara.

Bahkan, lanjut dia, permohonan sudah diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) soal aturan PAW caleg.

Setelahnya, PDI Perjuangan juga meminta fatwa dari MA untuk menguatkan putusan soal aturan PAW tadi.

"Fatwa juga sudah disampaikan kepada otoritas KPU untuk memutuskan (permohonan PAW). Tentang penilaiannya seperti apa masing-masing? Enggak bisa disangkutpautkan," ujar Teguh

"Yang penting kita taat asas, dasar hukumnya ada, kami kemukakan. Karena yang punya kewenangan KPU, silahkan KPU memutuskan," tuturnya.

Baca juga: Tim Hukum PDI-P Sebut Ada Oknum KPK Bocorkan Keterangan soal Penggeledahan DPP

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan, tidak ada partai lain yang menggunakan cara seperti PDI Perjuangan saat meminta pengganti antarwaktu untuk calon anggota DPR mereka.

"Enggak ada. Enggak ada partai lain yang seperti itu (PDI Perjuangan)," ujar Ilham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Menurut Ilham, partai lain menggunakan mekanisme sesuai aturan dalam memproses permohonan PAW untuk anggota DPR.

"Iya betul (sesuai mekanisme UU). Surati DPR (terlebih dulu), baru DPR surati KPU," kata Ilham menegaskan.

Baca juga: Ketua KPU Bantah Pernah Hubungi Harun Masiku dan PDI-P

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X