Pengacara Syafruddin Temenggung Berharap Permohonan PK Jaksa Ditolak

Kompas.com - 16/01/2020, 14:41 WIB
Sidang PK atas putusan kasasi yang memutus lepas terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang PK atas putusan kasasi yang memutus lepas terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung berharap Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali ( PK) jaksa KPK atas putusan lepas Syafruddin selaku terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal itu disampaikan oleh tim pengacara Syafruddin saat membacakan kontra memori atas memori permohonan PK jaksa KPK yang disampaikan Kamis (9/1/2020) silam.

Kontra memori ini disusun oleh 7 penasihat hukum Syafruddin yang dipimpin Hasbullah.

"Kami tim penasihat hukum memohon kiranya Yang Mulia majelis hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan, menolak dan tidak menerima memori peninjauan kembali oleh pemohon PK," kata salah seorang pengacara Syafruddin, Yudianto Medio, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Vonis Lepas Syafruddin Temenggung, PK Jaksa KPK hingga Respons Pengacara

Kedua, tim pengacara berharap majelis hakim PK menerima kontra memori PK yang diajukan pihak Syafruddin.

Dalam kontra memorinya, tim pengacara Syafruddin menilai alasan jaksa KPK mengajukan PK tak berdasar.

Jaksa dinilai tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan PK.

Menurut Yudianto, seharusnya permohonan PK yang diajukan jaksa KPK ditolak pada kesempatan pertama oleh majelis hakim.

Mereka merujuk pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tanggal 28 Maret 2014.

"Jaksa tidak dapat mengajukan PK meskipun atas masalah yang dianggap prinsip oleh jaksa. Artinya, tidak ada alasan apapun dari jaksa yang dapat dipertimbangkan, karena jaksa tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan PK," kata Yudianto.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X