Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajah Baru KSP: Pelecut Menteri hingga Isu Penampung Kader Parpol...

Kompas.com - 16/01/2020, 09:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Namun, pihak yang berkecimpung dalam perekrutan itu enggan mengonfirmasinya. Ia menyebutkan, jika memang benar ada, biarlah kerja intelijen tidak diketahui publik.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menambahkan, usai melalui asesmen ketat, seluruh orang yang diterima diwajibkan menandatangani pakta integritas.

"Jadi, meskipun tim asesmen sudah menilai bahwa seseorang telah memenuhi syarat dari sisi kompetensi dan pengalaman, itu belum cukup," ujar Juri saat dijumpai di kantornya, Rabu.

"Kami ini merepresentasikan wajah Istana. Makanya, orang yang bekerja di sini harus punya integritas tinggi. Oleh sebab itu kami semua harus menandatangani pakta integritas," kata dia.

Baca juga: Soal Wakil Kepala KSP, Wapres Sebut jika Ada Kebutuhan, Struktur Digemukkan

Moeldoko juga menerapkan etos kerja tinggi terhadap seluruh pegawai KSP. Ia melakukan evaluasi per enam bulan.

Dengan cara itu, setiap pegawai KSP dituntut untuk bekerja tepat dan efektif supaya tetap mendapatkan kepercayaan.

"Jadi kerja di sini punya standar tinggi. Bukan hanya soal integritas, tapi juga kompetensi dan kemampuan untuk bekerja efektif dalam waktu yang cepat. Jadi mengikuti tuntutan kerja tinggi," ujar mantan Komisioner KPU tersebut.

Baca juga: Harry Prasetyo, Tersangka Skandal Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Masih kosong

Meski demikian, terdapat beberapa jabatan strategis di KSP yang masih kosong.

Beberapa jabatan yang dimaksud, yakni Deputi I dan Deputi II. Bahkan, kursi wakil KSP juga belum diisi.

"Tapi tenang. Deputi I sudah ada, tinggal diisi. Deputi II ini yang masih dicari ya," ujar Moeldoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Perpres Soal Wakil Kepala KSP, PKS: Hati-hati Gunakan Hak

Sementara, soal kosongnya kursi wakil KSP, Moeldoko enggan berbicara banyak.

Saat ditanya apakah ada tarik menarik dengan kelompok politik lain terkait kosongnya kursi wakil KSP ini, Moeldoko tidak menjawab.

Ia hanya mengatakan, "Wakil KSP belum, belum tahu".

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Keberadaan Wakil Kepala KSP

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com