Salin Artikel

Wajah Baru KSP: Pelecut Menteri hingga Isu Penampung Kader Parpol...

Dalam payung hukum yang lama, yakni Perpres Nomor 26 Tahun 2015, KSP hanya diberikan wewenang secara umum untuk memastikan program prioritas nasional (PSN) dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden.

Selain itu, KSP juga diberikan wewenang menyelesaikan masalah pada PSN yang mengalami hambatan, melakukan pemantauan terhadap program itu, hingga pengelolaan isu strategis dan pengelolaan strategi komunikasi politik.

Namun melalui Perpres 83/2019, Presiden Jokowi menambahkan fungsi spesifik, yakni mengendalikan PSN untuk memastikan program tersebut dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden.

KSP juga diberikan fungsi mendukung percepatan pelaksanaan PSN dengan menyelesaikan hambatan teknis di dalamnya secara komprehensif.

Dalam wawancara khusus dengan tim Kompas.com, beberapa waktu lalu, Moeldoko menyebut wewenang baru ini sebagai delivery unit.

"Jadi kami meyakinkan Presiden bahwa semua keinginan Presiden disampaikan kepada para menteri secara bagus," ujar Moeldoko.

"Apabila ada bottleneck, kami yang beresin di lapangan. Jadi tidak sekadar sent ya seperti dulu. Tapi memastikan keinginan Presiden ter-delivery, dijalankan," kata dia.

Dalam kata lain, KSP menjadi 'pelecut' bagi kementerian dan lembaga.

Hanya saja, mengutip pidato pertama Moeldoko di depan pegawai KSP, 6 Januari 2020, ia menolak dipersepsikan demikian.

Ia lebih memilih kalimat "kita harus menjadi mitra terbaik untuk kementerian".

Selain itu, KSP diketahui diberikan tugas menjadi pengendali strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan.

Sebab, KSP lama otomatis bubar mengikuti berakhirnya masa jabatan kepala negara.

Salah seorang yang turut berkecimpung dalam perancangan perekrutan itu mengatakan, hal yang dikedepankan Moeldoko hanya satu. 

Moeldoko ingin seleksi dilakukan berbasis kompetensi. 

Mantan Panglima TNI tersebut tidak ingin kesalahan lama terulang.

Kekhawatiran itu merujuk pada eks pimpinan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Harry Prasetyo yang pernah menjabat Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di KSP.

Belakangan, Harry dicokok penyidik Kejaksaan Agung lantaran terlibat skandal korupsi ketika menjabat di Jiwasraya.

Pihak KSP mengaku kecolongan atas masuknya orang bermasalah tersebut.

"Makanya, asesmen dilakukan pihak ketiga agar netral. Hasil dari asesmen itu langsung dicek sendiri oleh Pak Moel. Oh ini bagus, masuk. Oh ini enggak, buang. Seribet itu," kata dia.

Bahkan, informasi yang didapatkan Kompas.com menyebutkan, Moeldoko sampai menggunakan jejaring intelijennya untuk mengecek latar belakang orang per orang yang masuk ke dalam KSP.

Khususnya bagi mereka yang duduk di jabatan strategis.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menambahkan, usai melalui asesmen ketat, seluruh orang yang diterima diwajibkan menandatangani pakta integritas.

"Jadi, meskipun tim asesmen sudah menilai bahwa seseorang telah memenuhi syarat dari sisi kompetensi dan pengalaman, itu belum cukup," ujar Juri saat dijumpai di kantornya, Rabu.

"Kami ini merepresentasikan wajah Istana. Makanya, orang yang bekerja di sini harus punya integritas tinggi. Oleh sebab itu kami semua harus menandatangani pakta integritas," kata dia.

Moeldoko juga menerapkan etos kerja tinggi terhadap seluruh pegawai KSP. Ia melakukan evaluasi per enam bulan.

Dengan cara itu, setiap pegawai KSP dituntut untuk bekerja tepat dan efektif supaya tetap mendapatkan kepercayaan.

"Jadi kerja di sini punya standar tinggi. Bukan hanya soal integritas, tapi juga kompetensi dan kemampuan untuk bekerja efektif dalam waktu yang cepat. Jadi mengikuti tuntutan kerja tinggi," ujar mantan Komisioner KPU tersebut.

Masih kosong

Meski demikian, terdapat beberapa jabatan strategis di KSP yang masih kosong.

Beberapa jabatan yang dimaksud, yakni Deputi I dan Deputi II. Bahkan, kursi wakil KSP juga belum diisi.

"Tapi tenang. Deputi I sudah ada, tinggal diisi. Deputi II ini yang masih dicari ya," ujar Moeldoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Sementara, soal kosongnya kursi wakil KSP, Moeldoko enggan berbicara banyak.

Saat ditanya apakah ada tarik menarik dengan kelompok politik lain terkait kosongnya kursi wakil KSP ini, Moeldoko tidak menjawab.

Ia hanya mengatakan, "Wakil KSP belum, belum tahu".

Sebelumnya, sempat santer dua nama yang akan diangkat sebagai wakil KSP, yakni Juri Ardiantoro dan Andi Widjajanto.

Namun, rupanya Juri malah ditempatkan sebagai Deputi IV. Sementara Andi, hingga saat ini belum ada tanda-tanda disetujui oleh Istana Kepresidenan.

Dengan demikian, hanya terdapat tiga deputi, yakni Deputi III Denni Puspa Purbasari, Deputi IV Juri Ardiantoro dan Deputi V Jaleswari Pramodhawardani.

Nama lama, misalnya Ali Mochtar Ngabalin, kembali dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Selain itu, eks Staf Khusus Presiden Siti Ruhaini menjabat sebagai salah satu tenaga ahli KSP.

Penampungan kader parpol dan relawan?

Salah satu isu yang juga menarik pada KSP baru ini adalah persepsi publik yang sempat berembus bahwa KSP bakal menjadi tempat penampungan kader parpol dan relawan.

Lantas, benarkah demikian?

Juri Ardiantoro membantah persepsi itu.

"Karena pada prinsipnya, yang bekerja di sini, tenaga-tenaga profesional itu, adalah orang-orang yang berasal dari mana saja. Termasuk relawan dan parpol," ujar Juri.

"Tapi standar utama, ukuran utama untuk bekerja di sini, bukan itu. Sumbernya bisa dari mana saja. Yang penting standardnya tadi, dia punya integritas dan kompetensi yang dibutuhkan yang diukur melalui proses asesmen ketat," kata dia.

Meski tidak menyebut rinci, nyatanya hanya sekitar 30 persen dari seluruh pegawai KSP yang berlatar belakang parpol dan relawan.

Salah satu informasi yang Kompas.com dapatkan, beberapa partai politik yang tak lolos ambang batas parlemen mengajukan sejumlah nama kadernya untuk masuk ke KSP.

Ada yang mengajukan lima orang, ada pula yang enam orang. Namun, seluruhnya tak lolos proses asesmen.

Meski demikian, Juri tidak mau berbicara spesifik mengenai informasi itu.

"Pokoknya banyak yang ditolaklah dari parpol dan relawan. Ya itu karena kompetensinya tidak masuk, itu saja," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/16/09241461/wajah-baru-ksp-pelecut-menteri-hingga-isu-penampung-kader-parpol

Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke