Soal Wakil Kepala KSP, Wapres Sebut jika Ada Kebutuhan, Struktur Digemukkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, keberadaan posisi Wakil Kepala Kantor Staf Presiden tak perlu dipermasalahkan.

Saat ditanya apakah pos itu tak melanggar janji kampanyenya bersama Presiden Joko Widodo yang hendak menyederhanakan struktur pemerintahan, Ma'ruf menilai keberadaan Wakil KSP tak melanggar janji kampanye.

Menurut Ma'ruf, jika ada kebutuhan baru, wajar saja struktur pemerintahan ditambah, seperti halnya pengadaan posisi wakil kepala KSP.

"Ya gemuk sedikit kalau memang butuh, kalau perlu digemukkan sedikit," ucap Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

"Ya kalau memang dibutuhkan. Ini butuhnya lagi gemuk ya terpaksa digemukkan karena ada kepentingan," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Jubir Presiden Jelaskan Urgensi Pos Wakil Kepala KSP

Saat ditanya siapa sosok yang akan menempati jabatan tersebut, Ma'ruf mengaku belum mengetahuinya.

"Belum tahu belum tahu. Kan itu KSP, (Kantor Staf Presiden), saya kan Wapres," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk pos jabatan baru di lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP).

Lewat Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang KSP yang ditandatangani pada 18 Desember 2019, Presiden menambahkan kursi wakil kepala Staf Kepresidenan dalam struktur organisasi.

"Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Kepresidenan," demikian bunyi Pasal 6 Ayat 2 dalam Perpres tersebut seperti dikutip dari laman resmi Setneg, Kamis (26/12/2019).

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Keberadaan Wakil Kepala KSP

Perpres itu menegaskan posisi kepala Kantor Staf Kepresidenan dan wakil kepala Kantor Staf Kepresidenan merupakan satu-kesatuan dalam kepemimpinan Kantor Staf Presiden.

Kepala staf maupun wakilnya diangkat dan diberhentikan Presiden. Akan tetapi, hanya kepala Staf Kepresidenan yang masa jabatannya mengikuti masa jabatan Presiden.

"Masa jabatan wakil kepala Staf Kepresidenan, deputi, dan tenaga profesional paling lama sama dengan masa jabatan kepala staf kepresidenan," bunyi Pasal 17 ayat 2.

Lewat perpres ini, Presiden juga mengatur tunjangan bagi Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dalam Pasal 23, tunjangan dan fasilitas Kepala Staf Kepresidenan setara dengan menteri.

Sementara Wakil Kepala Staf mendapatkan fasilitas dan tunjangan setara wakil menteri sesuai Pasal 24 dalam Perpres 83/2019.

Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui siapa wakil kepala KSP yang akan mendampingi Moeldoko.