Kalah Praperadilan, Bartholomeus Toto Alihkan Perlawanan di Sidang Pokok Perkara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto menegaskan akan melanjutkan perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di sidang pokok perkara.

Langkah ini akan dilakukan setelah mereka kalah dari KPK dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tahapan selanjutnya kami masuk ke dalam pokok perkara, banyak bukti-bukti," ujar salah satu kuasa hukum Toto, Sultan Abdul Basit, usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Sultan menegaskan bahwa proses penetapan kliennya sebagai tersangka kasus suap izin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) janggal.

Baca juga: Kemenangan KPK dalam Praperadilan Bartholomeus Toto: Penetapan Tersangka Relevan

Sekalipun, pada akhirnya hakim tunggal Sujarwanto menganggap penetapan oleh KPK relevan.

Karena itu, pihaknya tetap akan memperjuangkan hak Toto pada saat memasuki sidang pokok perkara.

"Kami akan perjuangankan hak-hak klien kami ini pada tahapan pokok perkara," kata dia.

Bartholomeus Toto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Meikarta pada 29 Juli 2019.

Ia diduga menyuap Bupati Bekasi keika itu, Neneng Hassanah Yasin, untuk mengurus perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Baca juga: Kasus Suap Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Resmi Ditahan KPK

Menurut pihak KPK, Bartholomeus Toto menyetujui setidaknya lima kali pemberian kepada Neneng, baik dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan rupiah dengan nilai total Rp 10,5 miliar.

Ketika itu, PT Lippo Cikarang membutuhkan sejumlah izin untuk membangun kawasan Meikarta.

Salah satu izin yang harus dilengkapi yakni IPPT.

Demi memuluskan perizinan itu, Toto bersama sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang bertemu dengan Neneng dalam rangka pendekatan.

Neneng menyanggupi dan meminta pihak PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya.

Baca juga: Eks Bos Lippo Cikarang Kecewa Praperadilannya Ditolak

Toto pun menyanggupi ketika diminta sejumlah uang untuk memuluskan pengurusan izin.

Sebulan berselang, Neneng menandatangani IPPT dengan luas kurang lebih 846.356 meter persegi untuk pembangunan komersial kepada PT Lippo Cikarang.

Setelah izin keluar, pegawai PT Lippo Cikarang, atas persetujuan Bartholomeus, menerima uang sebesar Rp 10,5 miliar dari PT Lippo Cikarang di helipad PT Lippo Cikarang.

Menurut KPK, yang itulah yang akhirnya diserahkan kepada Neneng.