Kompas.com - 12/01/2020, 21:50 WIB
Ali Mochtar Ngabalin di di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ali Mochtar Ngabalin di di Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (25/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan anggota Komisi I DPR Fadli Zon untuk menjaga sikap dan omongannya ketika menanggapi persoalan di Perairan Natuna Utara.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu sebelumnya mengomentari langkah Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke wilayah Natuna, pasca munculnya ketegangan antara Indonesia dan China di wilayah tersebut.

"Semakin menyerang pemerintah, itu semakin Anda tidak berwibawa. Karena Gerindra, Mas Prabowo (Ketum Gerindra) dan Mas Edhy (Prabowo) itu sudah berada di Kabinet," kata Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Harus Lakukan Tiga Hal Ini di Perairan Natuna

Ia juga meminta agar Fadli menggunakan diksi-diksi yang baik serta akal sehat ketika menyampaikan pendapat terkait Natuna.

Sebab, saat ini persoalan Natuna juga tengah diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tak lain merupakan petinggi Gerindra.

"Karena itu pakai otak yang sehat sebagai anggota yang terhormat. Pakai diksi yang benar supaya benar-benar terhormat," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Fadli Zon berharap, kehadiran Jokowi di Perairan Natuna memiliki dampak besar, salah satunya kapal-kapal China tak berani memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tersebut.

Baca juga: Pakar Minta Pemerintah Tak Kerja Sama dengan China di ZEE Natuna Utara

Fadli mengatakan, kehadiran Jokowi di Natuna seharusnya memberikan pesan bagi China untuk tidak memasuki wilayah perairan Natuna.

Namun, kata dia, jika kapal- kapal China tetap memasuki Perairan Natuna, pesan atas kehadiran Jokowi tak dipedulikan.

"Ya kita lihat nanti dampaknya beberapa waktu ke depan, kalau ternyata masih ada kapal-kapal yang terus melintas batas tidak pada tempatnya, secara ilegal, berarti kunjungan itu kan dianggap tidak ada oleh mereka," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.