Kompas.com - 12/01/2020, 20:22 WIB
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIGuru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi Jalan Keluar Sengketa Natuna di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia tak menjalin kerja sama ekonomi dengan pemerintah China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna Utara.

Pasalnya, bila hal itu dilakukan, sama saja seperti Indonesia mengakui klaim China atas sebagian wilayah ZEE Indonesia di sana yang disebut masuk ke dalam kawasan nine dash line mereka.

"Itu jangan pernah (ada kerja sama di sana)," kata Hikmahanto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Baca juga: Guru Besar UI: Sampai Kiamat, Persoalan Indonesia Vs China di Natuna Tak Akan Selesai

Indonesia sejauh ini, sebut dia, telah konsisten untuk tidak mengakui nine dash line China.

 

Pasalnya, Indonesia selalu berpedoman pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 dalam hal wilayah kedaulatan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara di lain pihak, klaim nine dash line China tidak pernah diakui UNCLOS maupun masyarakat internasional.

Baca juga: INFOGRAFIK: Apa Itu Nine-Dash Line?

Konsistensi sikap itu, sebut Hikmahanto, telah terjadi sejak era Menteri Luar Negeri Ali Alatas hingga kini Retno LP Marsudi.

Bahkan, Ali Alatas pernah melayangkan surat kepada pemerintah China yang mempertanyakan nine dash line tersebut.

Namun, hingga kini surat itu tak pernah ditanggapi.

"Konsistensi itu harus dijaga," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Mal Uji Coba Bolehkan Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

Nasional
UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

Nasional
UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

Nasional
Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Nasional
Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Nasional
Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Nasional
BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

Nasional
Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Nasional
Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara 'Live' dan Sidang Terbuka untuk Umum

Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara "Live" dan Sidang Terbuka untuk Umum

Nasional
Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.