Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Apresiasi BPK Rampungkan Audit Kerugian Negara dalam Kasus RJ Lino

Kompas.com - 03/01/2020, 19:50 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, KPK mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merampungkan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) tahun 2010.

Kasus ini menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

"Kami sangat mengapresiasi kalau memang betul nanti sudah selesai. Sehingga teman-teman penyidik tentunya akan melanjutkan itu pemberkasan dan kemudian nanti melengkapi berkas-berkas kelengkapan, apakah kemudian tentang ahli atau kemudian yang lain-lain dan bisa dilakukan berkas tahap 1 ke jaksa peneliti," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Kasus RJ Lino, KPK Tunggu Audit Kerugian Negara dari BPK

Menurut Ali, jaksa peneliti nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara secara formil dan materilnya.

"Kalau memang kurang lengkap nanti dilengkapi. Jadi tergantung koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum," ujar dia.

Meski demikian, Ali menyatakan KPK belum menerima berkas audit tersebut. Sehingga, KPK akan menunggu BPK menyerahkan berkas tersebut secara resmi.

Ali menuturkan, kasus ini bersifat case building. Penyelesaiannya pun membutuhkan proses yang cukup panjang, khususnya menyangkut perhitungan kerugian keuangan negara.

Dalam kasus seperti ini, KPK tidak cukup sekadar menggali keterangan para saksi.

Baca juga: Kasus RJ Lino, KPK Panggil Dua Orang Mantan Pejabat PT Pelindo II

Dengan demikian, KPK juga harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

"Tentunya kan bukan penyidik KPK sendiri, tetapi harus koordinasi dengan berbagai pihak yang termasuk dengan BPK kemudian dengan ahli, karena pengadaan itu harus dikaitkan dengan ahli secara teknis itu ya untuk menghitung kerugian negaranya dan itu kan perlu waktu," ujar dia.

"Di situlah yang kemudian terkadang memang lebih lama dari perkara-perkara seperti operasi tangkap tangan, begitu ya," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan audit kerugian negara dalam kasus RJ Lino tersebut.

"Investigasinya sudah selesai. Artinya, penghitungan kerugian keuangan negaranya sudah selesai," kata Achsanul saat dihubungi wartawan, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Anggota BPK Sebut Audit Kerugian Negara dalam Kasus RJ Lino Sudah Selesai

Meski demikian, Achsanul enggan menyebutkan secara rinci berapa kerugian keuangan negara yang timbul dalam dugaan korupsi tersebut.

"Tunggu saja. Resminya nanti kami sampaikan ke KPK," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com