Kemuda(h)an Berpemilu

Kompas.com - 30/12/2019, 17:54 WIB
Foto dirilis Selasa (2/7/2019), menunjukkan warga mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROFoto dirilis Selasa (2/7/2019), menunjukkan warga mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.

Metode e-voting diperbolehkan asal memenuhi sejumlah syarat secara kumulatif, antara lain tidak melanggar asas langsung umum bebas rahasia (luber), jujur, dan adil dan juga daerah yang menetapkan metode ini sudah siap, baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumberdaya manusia, perangkat lunaknya, dan kesiapan masyarakat.

Siap-tidaknya sebuah daerah tentu menjadi pertimbangan yang tidak bisa dinafikan. Tidak terbantahkan bahwa kompleksitas pemilu di Indonesia begitu tinggi; bukan hanya karena beberapa level pemilihan yang dilakukan berbarengan, tetapi juga kondisi geografis Indonesia yang begitu beragam dan menantang.

Tidak bisa disangkal bahwa e-voting dianggap lebih mutakhir, lebih cepat, dan bisa lebih efisien. Namun tidak bisa pula ditampik bahwa pentingnya kerahasiaan dan keamanan juga harus menjadi bahan pertimbangan penting.

Percepatan perolehan hasil bisa tidak akan berarti andaikan aspek kerahasiaan dan keamanan tidak terpenuhi, terutama menghadapi gelombang kesalingtidakpercayaan terhadap proses dan hasil pemilu yang muncul dari berbagai stakeholder.

Belum lagi keharusan untuk memutakhirkan perangkat yang digunakan yang menjadikan ketersediaan anggaran potensial menjadi isu tersendiri dari pemilu ke pemilu.

Kajian International IDEA (2011) menyebutkan sejumlah kelemahan mendasar jika e-voting diterapkan, semisalnya kurangnya transparansi, keterbatasan keterbukaan dan pe mahaman sistem bagi yang bukan ahlinya, dan juga potensi terlanggarnya kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan.

Risiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar; rasanya juga masih menjadi pertanyaan laten penerapan e-voting dalam pemilu, di Indonesia pada khususnya. Kerumitan sistem pemilu di Indonesia, khususnya untuk pemilu DPR/DPRD, juga harus menjadi pertimbangan tersendiri.

Karenanya, solusi yang lebih memungkinkan untuk dijalankan saat ini adalah penggunaan e-recap (rekapitulasi elektronik). Rekapitulasi elektronik ini diyakini akan sangat membantu kinerja para petugas penyelenggara pemilu sekaligus mempercepat proses penghitungan suara dibandingkan secara manual seperti yang dilakukan saat ini.

Prosedur yang dilakukan oleh KPU dengan Sistem Perhitungan Suara (Situng) sebenarnya merupakan embrio yang baik untuk mempercepat rekapitulasi. Rekapitulasi secara elektronik, sekalipun bukan merupakan acuan hasil resmi pemilu, sebenarnya sudah dilakukan oleh KPU pada Pemilu 2004, 2009, maupun 2014.

Benar bahwa ada pihak yang menyangsikan kesahihan Situng pada Pemilu 2019 lalu. Namun protes sedemikian justru menunjukkan sisi baik rekapitulasi secara elektronik, yaitu kemamputelusuran (traceability) hasil pemilu. Bisakah dibayangkan bagaimana menelusur jejak pemungutan suara di TPS jika metode e-voting yang dterapkan?

Dengan persiapan yang lebih baik, termasuk penyiapan perangkat hukum yang lebih kuat memayunginya, niscaya teknologi ini bisa diandalkan untuk mempersingkat waktu penghitungan hasil dengan tetap memastikan transparansi untuk pemilu yang jujur dan adil.

Ujungnya, celah keamanan yang terjaga, keterlacakan hasil pemungutan suara di TPS niscaya akan menjaga kepercayaan publik. Cara ini sekaligus akan mengurangi badan lembaga adhoc pelaksana pemilu di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan.

Bahkan perampingan lembaga adhoc tersebut sangat dimungkinkan jika rekapitulasi elektronik diterapkan. Dengan pengalaman Situng, penyelenggara pemilu bahkan tidak perlu memulai langkah dari nol sama sekali.

KPU sendiri pada tahun 2016 telah menyelesaikan Kajian Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemilu dan Pilkada yang antara lain menyatakan rekapitulasi elektronik merupakan pilihan strategis alih-alih e-voting atau e-counting.

Akhirnya, pengalaman berpemilu dari waktu ke waktu senantiasa memunculkan perbaikan. Bukan hanya soal sistem, tetapi juga sisi teknis penyelenggaraan.

Perkembangan waktu, perkembangan teknologi, pada gilirannya akan mendesakkan gelombang baru dalam berpemilu, yakni pemilu yang lebih mudah dan menyenangkan, terutama bagi kelompok pemilih muda

Hal yang pasti, semua pihak tentu sependapat bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus naik level, yakni menjadikan pemilu yang benar-benar jujur dan adil serta hasil yang terpercaya dengan pelaksanaan yang efektif, efisien, dan menjangkau semua kalangan pemilih. (Sidik Pramono, Peneliti pada Election and Governance Project)

 

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X