Kemuda(h)an Berpemilu

Kompas.com - 30/12/2019, 17:54 WIB
Foto dirilis Selasa (2/7/2019), menunjukkan warga mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROFoto dirilis Selasa (2/7/2019), menunjukkan warga mengamati foto calon kepala desa pada layar komputer saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi melalui sistem pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.

Ukuran sederhananya, permohonan pengujian perselisihan hasil pemilu pada Pemilu 2019 cenderung menurun dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pun tidak terlalu banyak.

Dari 260 perkara perselisihan Pemilu Anggota Legislatif 2019 yang ditangani oleh MK tersebut, hanya 12 perkara yang diputus dikabulkan MK.

Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan Kanada sudah (atau pernah) menerapkan e-voting. Pun sejumlah negara demokrasi “setengah-maju”, seperti India, Brasil, dan Filipina.

Hasilnya yang signifikan dan kerap diberi catatan tebal, partisipasi pemilih Filipina dalam Pemilu naik berkat e-voting, di mana partisipasi 81,62 persen dari 54,4 juta daftar pemilih yang menggunakan hak suaranya menjadi Pemilu 2016 menjadi yang terbaik dalam sejarah partisipasi publik pada pemilu Filipina.

Swiss dan Estonia juga kerap dicontohkan sebagai negara yang sukses menyelenggarakan pemilu dengan e-voting, terutama dikaitkan dengan peningkatan partisipasi pemilih.

Namun di sisi lain, tidak bisa pula diabaikan realitas bahwa sejumlah negara memilih kembali ke metode konvensional untuk pemungutan suara. Jerman dan Belanda adalah sebagian negara yang memilih pulang ke metode konvensional, antara lain karena alasan risiko manipulasi dan kecurangan yang sulit dideteksi.

Penurunan penggunaan e-voting maupun e-counting akibat penurunan kepercayaan seperti itu tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga di negara-negara Amerika Utara dan Amerika Latin.

Kondisi seperti itu tentunya harus diperhitungkan, termasuk oleh kelompok muda yang kerap mensimplikasi teknologi sebagai penyelesai semua persoalan namun kurang peka terhadap ancaman peretasan teknologi kepemiluan yang bisa berdampak besar.

Undang-Undang Pemilu memberikan kesempatan bagi KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi (manual) hasil pemilu selama maksimal 35 hari untuk menyelesaikan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, berlanjut ke kabupaten/kota, provinsi, hingga ke nasional.

Generasi mendatang dengan segala karakteristik yang melekatinya tentu setidaknya menginginkan pengumuman hasil pemilu lebih cepat diketahui.

Keberadaan lembaga survei dan hitung cepat (quick count) hanya bisa memberikan gambaran atau indikasi awal mengenai siapa yang memenangi pemilu, sementara soal detailnya hanya bisa diperoleh dari hasil resmi pemilu.

Bahkan rentang yang jauh antara publikasi hitung cepat dengan hasil resmi oleh penyelenggara bisa menjadi bumerang membukakan celah kecurangan, antara lain karena merosotnya minat publik untuk bersetia memantau proses rekapitulasi secara berjenjang.

Teknologi sebagai solusi

Ketika kebutuhan menjalankan pemilu yang lebih praktis kian mendesak, penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) masih dianggap sebagai solusi agar pemilu bisa berjalan lebih baik: lebih cepat, mudah, murah, dan terutama menghemat waktu.

Penggunaan teknologi dalam pemilu secara umum dapat dipilah menjadi teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) dan rekapitulasi perolehan suara elektronik ( e-recap, rekapitulasi elektronik).

Namun penggunaan tersebut mestinya didasari pertimbangan holistik, antisipatif terhadap dampak yang mungkin muncul, dan disertai jaminan transparansi dan kepastian etik, kepastian privasi, inklusivitas, dan terutama memberikan keyakinan terkait akurasi hasil dan dapat dipercaya.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi saat memutuskan permohonan uji materi pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan Bupati Jembrana I Gede Winasa bersama 20 kepala dusun di Kabupaten Jembrana, menyatakan memperbolehkan pemilu dengan metode electronic voting (e-voting) atau pemungutan suara menggunakan teknologi informasi dengan sejumlah syarat.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

Nasional
Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Nasional
Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Nasional
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Nasional
Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Nasional
Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Nasional
248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Nasional
Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Nasional
526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

Nasional
Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Nasional
Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X