Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Pesimistis dengan Kepemimpinan Firli Bahuri di KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dilantik dapat membawa agenda pemberantasan korupsi ke arah yang lebih baik.

"Bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat bisa percaya lima orang ini akan membawa KPK ke arah yang lebih baik?" ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019).

"Kita sebenarnya pesimis mereka punya visi terkait pemberantasan korupsi yang benar-benar akan membawa KPK ke arah yang lebih baik," lanjut dia.

Baca juga: Ini 5 Anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

Rasa pesimismenya itu didasari beberapa hal. Pertama, ICW menilai proses seleksi pimpinan KPK dilakukan oleh panitia seleksi yang bermasalah.

Misalnya, isi Pansel diduga kuat dekat dengan salah satu institusi penegak hukum, pansel dinilai tidak mengakomodir suara publik.

Pansel juga dinilai mengabaikan aspek integritas pada saat penjaringan pimpinan KPK.

Baca juga: Dilantik jadi Dewas KPK, Syamsuddin dan Artidjo Datangi Istana

Berikutnya, ICW juga menduga pimpinan KPK yang akan dilantik pada hari ini tidak memiliki integritas dan diyakini akan membawa KPK ke arah yang buruk.

"Hal ini terkonfirmasi ketika salah satu di antara pimpinan KPK tersebut diduga pernah melanggar kode etik. Selain itu juga tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan pada KPK (LHKPN)," kata Kurnia.

Belum lagi ditambah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dinilai akan menyulitkan kerja Filri Bahuri dan kawan-kawan selaku pimpinan KPK.

Sebenarnya, tanpa UU itu pun Kurnia pesimistis lima orang pimpinan KPK dapat menuntaskan tumpukan kasus-kasus yang menjadi warisan pimpinan KPK periode 2015-2019.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Tahun Kelam bagi KPK dan Pemberantasan Korupsi...

"Jadi lima orang pimpinan kita pesimis menuntaskan perkara besar, ditambah lagi dengan UU baru maka kita tidak percaya mereka bisa menuntaskan perkara besar, misalnya BLBI," ujar Kurnia.

Ia pun memastikan bahwa ICW akan mengawal kinerja lima orang pimpinan KPK serta lima orang Dewan Pengawas KPK yang dilantik Kamis ini.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 di Istana Negara, Jumat pukul 14.30 WIB.

Baca juga: Jadi Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho: Ini Perintah

Mereka adalah Irjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar Nawawi Pomolango. Mereka menggantikan pimpinan KPK 2015-2019 yang habis masa jabatannya pada hari ini.

Pelantikan ini akan berbarengan dengan pelantikan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.

Adapun serah terima jabatan pimpinan KPK dijadwalkan akan digelar di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 15.00 WIB usai pelantikan di Istana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com