Jadi Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho: Ini Perintah

Kompas.com - 20/12/2019, 13:26 WIB
Hakim Albertina Ho menyambangi Istana Kepresidenan, Jumat (20/12/2019) siang menjelang pelantikan anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. KOMPAS.com/IhsanuddinHakim Albertina Ho menyambangi Istana Kepresidenan, Jumat (20/12/2019) siang menjelang pelantikan anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Albertina Ho menyambangi Istana Kepresidenan, Jumat (20/12/2019) siang menjelang pelantikan anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia membenarkan akan dilantik sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas KPK.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang ini mengaku bersedia menjabat anggota Dewan Pengawas karena menjalankan perintah.

"Ini kan perintah, harus dijalankan," kata Albertina.

Sebelum Albertina, calon anggota dewas KPK lainnya sudah lebih dulu tiba yakni mantan hakim MA Artidjo Alkostar dan peneliti LIPI Syamsuddin Haris.

Pelantikan akan berlangsung pukul 14.30 WIB di Istana Negara.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Tahun Kelam bagi KPK dan Pemberantasan Korupsi...

Pelantikan ini akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Dewan pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan penga was yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 1.882 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 1.882 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
AHY Bertemu Puan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Puan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
21 Pegawai KPU RI Dinyatakan Positif Covid-19

21 Pegawai KPU RI Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Pemprov Jabar

Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Pemprov Jabar

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Total 1.633.156 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 6 Agustus: Total 1.633.156 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 91.219 Orang

UPDATE 6 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 91.219 Orang

Nasional
Tangani Kekerasan Seksual, Bareskrim: Butuh Kerja Sama Semua Pihak

Tangani Kekerasan Seksual, Bareskrim: Butuh Kerja Sama Semua Pihak

Nasional
Polri: Penyidik Bisa Jemput Paksa Anita Kolopaking jika Panggilan Kedua Tak Hadir

Polri: Penyidik Bisa Jemput Paksa Anita Kolopaking jika Panggilan Kedua Tak Hadir

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Tambah 1.756, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 75.645 Orang

UPDATE 6 Agustus: Tambah 1.756, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 75.645 Orang

Nasional
Dianggap Lambat Tangai Dugaan Pelanggaran Etik Firli, Dewas KPK: Kita Tak Mau Gegabah

Dianggap Lambat Tangai Dugaan Pelanggaran Etik Firli, Dewas KPK: Kita Tak Mau Gegabah

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Tambah 69, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.521

UPDATE 6 Agustus: Tambah 69, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.521

Nasional
Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X