RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, Komnas HAM Ingatkan Tiga Pasal Kontroversial

Kompas.com - 19/12/2019, 16:55 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara saat memaparkan catatan Komnas HAM terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara saat memaparkan catatan Komnas HAM terkait debat pertama Pilpres, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) mengingatkan DPR dan pemerintah untuk memperhatikan catatan mereka dalam proses perumusan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya sudah memberikan sejumlah catatan mengenai pasal-pasal yang bermasalah dalam rancangan KUHP, sebelum RUU itu dinyatakan ditunda pengesahannya.

"Komnas HAM ingin rekomendasi atau catatan Komnas menjadi masukkan dan kemudian menjadi perbaikan bagi draf (RKUHP)," kata Beka saat ditemui di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Diingatkan Perhatikan Kritikan Publik

Beberapa catatan Komnas HAM itu, pertama, mengenai aturan hukuman mati.

Pasal 98 draf terbaru RKUHP menyatakan, pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Kemudian pasal 100 ayat (1) mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Masa percobaan dapat diputuskan hakim jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau adanya alasan yang meringankan.

Catatan kedua, mengenai pasal penistaan agama. Dalam KUHP sebelum revisi, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 156a dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Seseorang disebut menistakan agama jika melalukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, dan perbuatan yang bertujuan supaya orang tidak menganut agama apa pun juga.

Dalam draf RUU KUHP terbaru, pasal tersebut masih ada dan tertuang dalam bab tindak pidana terhadap agama.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X