RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Kompas.com - 22/11/2019, 08:50 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Undang-Undang (RUU) Permasyarakatan, RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Jabatan Hakim yang menjadi usulan Komisi III akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020.

"Kan begini, RKUHP, RUU Pemasyarakatan kemudian RUU MK dan RUU Jabatan Hakim kembali menjadi RUU usulan Komisi III, yang akan masuk prolegnas jangka menengah lima tahunan maupun prolegnas prioritas 2020," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menurut Arsul, RKUHP dan RUU Permasyarakatan yang sempat ditunda pengesahannya di DPR, tidak akan dibahas ulang dari awal.

Baca juga: DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Hal ini, kata dia, berdasarkan hasil kesepakatan 10 fraksi pada periode yang lalu.

"Dari 10 fraksi, sembilan fraksi kan masih ada di sini, itu kita tidak akan membahas ulang, apalagi yang menyangkut politik hukum tentang satu masalah," ujarnya.

Arsul mengatakan, kemungkinan yang akan dibahas kembali dalam RKHUP adalah berkaitan dengan redaksional, frasa, dan penjelasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, kata dia, politik hukum dalam RKHUP seperti pasal tentang hukuman mati, tidak akan dihapus tetapi digeser dari pidana pokok menjadi pidana khusus.

Baca juga: Komisi III Tak Ingin Substansi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dibahas Ulang

"Politik hukum contohnya apa? Soal hukuman mati, bahwa itu tidak dihapus total, tapi digeser tempatnya dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang harus dijatuhkan oleh sidang alternatif," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Arsul, pada pasal tentang aborsi, penjelasannya akan diperluas terutama terkait kasus perempuan korban pemerkosaan kemudian hamil dan menggugurkan kandungan.

"Meskipun sudah pasti di UU kesehatan, bahwa yang dikhawatirkan atau yang dilontarkan oleh pihak yang bertanggung jawab bahwa, perempuan yang diperkosa kemudian hamil menggugurkan kandungannya, kemudian dipidana. Itu enggak betul, itu termasuk di pengecualian," pungkasnya.

Baca juga: Komisi III Berharap RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Disahkan Desember 2019

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Nasional
UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Nasional
Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Nasional
Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Nasional
Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Nasional
Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Nasional
Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Nasional
Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Nasional
Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Nasional
Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.