Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Penyelenggaraan Pilkada Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial

Kompas.com - 19/12/2019, 11:13 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyebutkan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Seperti diketahui, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Agus Andrianto menuturkan, potensi terjadinya konflik tersebut semakin meningkat dengan perkembangan media sosial.

Hal itu disampaikan Agus saat membacakan sambutan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di acara seminar bertajuk "Strategi Manajemen Media di Era Disrupsi 4.0 untuk Indonesia Maju.

Baca juga: Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif

"Pengalaman sebelumnya, pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri," ungkap Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

"Ditambah dengan perkembangan medsos sehingga kepentingan politik dapat berimplikasi pada terjadinya konflik sosial baik horizontal maupun vertikal," sambung dia.

Berdasarkan catatan Polri, sepanjang tahun 2018 terjadi 29 peristiwa konflik sosial.

Kemudian, pada Januari-Juni 2019, Polri mencatat terjadi 26 peristiwa konflik sosial.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Menurut Agus, ada pula konflik sosial yang disebabkan karena pengaruh media sosial. Namun, ia tidak menyebutkan peristiwa yang dimaksud.

Selain itu, Agus menuturkan, potensi ancaman lainnya dalam pilkada serentak yaitu sabotase dan terorisme.

Menurutnya, tantangan selama penyelenggaraan pilkada diperparah dengan perkembangan teknologi yang serba cepat, keterbukaan tanpa batas, dan kerap mengabaikan norma yang berlaku.

Baca juga: Anggaran Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Lebih dari Rp 15 Triliun

Kondisi itu akan diperkeruh apabila aparat penegak hukum tidak tampil dalam melindungi bangsa dan negara.

Maka dari itu, Agus mengatakan dibutuhkan manajemen media yang efektif dan efisien.

"Oleh karena itu, diperlukan diskursus mengenai manajemen media yang efektif dan efisien dalam masa sekarang, di mana dikenal dengan era disrupsi 4.0 sebagai implikasi dari revolusi industri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com