Wamenhan Sebut Pembebasan Bea Impor Pengadaan Senjata untuk Peningkatan Alutista

Kompas.com - 17/12/2019, 13:49 WIB
Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono menuturkan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, bertujuan untuk meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan industri pertahanan dalam negeri.

"Intinya ke depan, pembangunan alutsista dalam negeri harus ditingkatkan. Intinya itu," ujar Trenggono saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Kenaikan Anggaran Pertahanan Dinilai Tak Beriringan dengan Peningkatan Alutsista

Menurut Trenggono, dengan pembebasan bea masuk atas impor juga dapat mempermudah proses pemindahan teknologi dan metode manufaktur atau transfer of technology.

"Itu untuk yang kira-kira bisa melakukan transfer of technology," kata Trenggono.

Trenggono mengatakan, terdapat perencanaan untuk mendatangkan alutista yang dinilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto cukup mahal.

Salah satunya, terkait kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Pembicaraan Proyek KFX-IFX dengan Korsel Dilanjutkan

Seperti dikutip dari Tribunnews.com, pada 5 November 2019 lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2019.

Peraturan itu mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian.

Pembebasan bea impor juga berlaku untuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Adapun besaran alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020 adalah Rp 131 triliun, naik dari tahun ini Rp 122 triliun.

Angka tersebut tidak mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan peningkatan anggaran 2020 itu adalah kebanyakan untuk belanja pegawai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X