Kenaikan Anggaran Pertahanan Dinilai Tak Beriringan dengan Peningkatan Alutsista

Kompas.com - 17/12/2019, 08:52 WIB
Direktur Imparsial Al Araf saat berbicara dalam diskusi Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Imparsial Al Araf saat berbicara dalam diskusi Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir dinilai tidak berjalan beriringan dengan perbaikan dan peningkatan pengadaan alat utama sistem senjata ( alutsista).

Hal tersebut merupakan salah satu hasil penelitian dari Universitas Paramadina bekerja sama dengan Imparsial terkait dengan Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019.

"Kenaikan anggaran pertahanan yang signifikan tidak berjalan beriringan dengan peningkatan pengadaan alutsista," kata Direktur SEA Peace Lab Universitas Paramadina Shiska Prabawaningtyas dalam diskusi di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

Menurutnya, ketidakseiringan anggaran dengan pengadaan alutsista itu terlihat dari tren distribusi alokasi anggaran pertahanan berdasarkan pos belanja.

Dari hasil penelitiannya, pos anggaran pertahanan dibagi ke dalam tiga jenis belanja, yakni pegawai, barang, dan modal.

Baca juga: DPR Akan Tanya soal Kontrak Pengadaan Alutsista Bermasalah ke Prabowo dalam RDP

Sejak program Minimum Essential Forces (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum pada tahun 2010 bergulir, kata dia, kenaikan anggaran pertahanan terjadi secara signifikan.

Terkait program MEF periode 2010-2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 471 triliun yang terdiri atas pengadaan sebesar Rp 332 triliun dan pemeliharaan serta perawatan sebesar Rp 139,3 triliun.

"Anggaran pertahanan pada 2010-2018 mengalami kenaikan sebesar 250,87 persen, dari Rp 48,9 triliun menjadi Rp 107,6 triliun. Namun, peningkatan anggaran pertahanan tidak beriringan dengan perbaikan pengelolaan anggaran," kata dia.

Ingatkan Menteri Pertahanan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X