Kenaikan Anggaran Pertahanan Dinilai Tak Beriringan dengan Peningkatan Alutsista

Kompas.com - 17/12/2019, 08:52 WIB
Direktur Imparsial Al Araf saat berbicara dalam diskusi Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Imparsial Al Araf saat berbicara dalam diskusi Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir dinilai tidak berjalan beriringan dengan perbaikan dan peningkatan pengadaan alat utama sistem senjata ( alutsista).

Hal tersebut merupakan salah satu hasil penelitian dari Universitas Paramadina bekerja sama dengan Imparsial terkait dengan Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019.

"Kenaikan anggaran pertahanan yang signifikan tidak berjalan beriringan dengan peningkatan pengadaan alutsista," kata Direktur SEA Peace Lab Universitas Paramadina Shiska Prabawaningtyas dalam diskusi di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

Menurutnya, ketidakseiringan anggaran dengan pengadaan alutsista itu terlihat dari tren distribusi alokasi anggaran pertahanan berdasarkan pos belanja.


Dari hasil penelitiannya, pos anggaran pertahanan dibagi ke dalam tiga jenis belanja, yakni pegawai, barang, dan modal.

Baca juga: DPR Akan Tanya soal Kontrak Pengadaan Alutsista Bermasalah ke Prabowo dalam RDP

Sejak program Minimum Essential Forces (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum pada tahun 2010 bergulir, kata dia, kenaikan anggaran pertahanan terjadi secara signifikan.

Terkait program MEF periode 2010-2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 471 triliun yang terdiri atas pengadaan sebesar Rp 332 triliun dan pemeliharaan serta perawatan sebesar Rp 139,3 triliun.

"Anggaran pertahanan pada 2010-2018 mengalami kenaikan sebesar 250,87 persen, dari Rp 48,9 triliun menjadi Rp 107,6 triliun. Namun, peningkatan anggaran pertahanan tidak beriringan dengan perbaikan pengelolaan anggaran," kata dia.

Ingatkan Menteri Pertahanan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

"Kita akan selalu dihadapi keterbatasan anggaran, tapi itu tidak hanya di Indonesia karena negara sebesar Amerika pun semakin dia tahu sumber dayanya besar, semakin besar keinginan yang ingin dicapai," ujar Agus.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X