"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, wilayah ibu kota baru nantinya akan dipimpin seorang manajer kota (city manager).

City manager ini akan memimpin daerah ibu kota baru seluas 56.000 hektare dari total luas kawasan ibu kota baru yang mencapai 256.000 hektar.

"Disepakati bentuk pemerintahan adalah provinsi. Tetapi di dalam 256.000 hektar itu ada 56.000 hektar kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otonomi pemerintahan, yang akan diurus oleh city manager," ujar Suharso usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (16/12/2019). 

Baca juga: Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Baru Mahal dan Sepi

Menurut Suharso, city manager nantinya akan ditunjuk langsung tanpa pemilihan umum. Meski begitu belum ada ketentuan siapa yang akan menunjuk city manager.

Selain city manager, dalam proses pemindahan ibu kota ini juga akan dibentuk badan otorita.

Baca juga: Bappenas: Ibu Kota Baru Akan Dipimpin City Manager

Badan tersebut akan menjadi penanggung jawab dalam pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Badan otorita pembangunan ibu kota baru akan segera diperpreskan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai," ujar Suharso.

Nantinya badan otorita akan dijabat pejabat setingkat menteri.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Baru Tunggu UU IKN Terbit

Badan otorita berwenang melakukan pengelolaan lahan mengingat nantinya pembangunan ibu kota baru juga dilakukan dengan berbagai skema pembiayaan termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Itu sedang kita bahas bersama mengenai calon-calonnya," ujarnya.