Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Baru Mahal dan Sepi

Kompas.com - 16/12/2019, 14:50 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk belajar dari negara lain dalam pemindahan ibu kota.

Presiden Jokowi tidak ingin ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi ibu kota yang sepi dan mahal saat sudah selesai dibangun.

"Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Sumitomo Tertarik Ikut RI Bangun Megaproyek Ibu Kota Baru

"Kemudian sepi ini juga jangan. Yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," lanjut dia.

Ia mengingatkan, perpindahan ibu kota ini jangan dilihat sebagai sekadar perpindahan kantor pemerintah.

Ia ingin pemindahan ibu kota menciptakan transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek.

"Mulai dari pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga perpindahan basis ekonomi. Sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah, sistemnya sudah ter-instal dengan baik," kata dia

Untuk itu, selain kantor pemerintahan, pemerintah juga akan membangun kluster pendidikan.

Baca juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Sebaiknya Disesuaikan Kondisi Ekonomi Makro

Presiden Jokowi membayangkan dibangun lembaga pendidikan tinggi yang kelas dunia. Ia ingin lembaga itu bisa menciptakan talenta-talenta top global secara tepat.

Tidak hanya itu, akan dibangun juga kluster riset dan inovasi. Jokowi berharap hal ini akan menjadikan ibu kota baru sebagai titik temu inovasi global.

"Sudah saatnya talenta Indonesia, talenta global, berkolaborasi menciptakan smart energy, smart health, smart food production yang akan cipatakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita," kata dia. 

 

Kompas TV

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menolak tawaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan BUMN tapi Sandiaga mengaku akan tetap membantu Erick Thohir.

Menurut Sandiaga, BUMN harus jauh dari kepentingan partai politik. Saat ini, Sandiaga masih aktif dalam kepengurusan Partai Gerinda. Berikut cerita Sandiaga Uno kepada wartawan, Sabtu (14/12/19).

Sebelumnya, nama Sandiaga Uno sempat diisukan masuk bursa direksi korporasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara. Erick menilai, sosok Sandiaga masih pantas menjadi seorang politikus apalagi dengan sederet aktivitas Sandiaga yang padat.

"Saya rasa Pak Sandi sudah memposisikan dirinya, beliau seorang politikus. Lakukan roadshow ke daerah-daerah," ujar Erick di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).

Kata Erick, apabila Sandiaga masuk BUMN, maka ada jabatan dikorbankan, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Maka dari itu, Erick pun memastikan peluang Sandiaga masuk BUMN sangat kecil.

Dilansir dari Kompas.com, Sandiaga mengungkapkan ketidakterlibatannya saat ini dalam pemerintahan. Dirinya justu lebih memilih untuk berkontribusi di luar pemerintahan dengan terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat.

Namun, ia mengatakan kalau tetap bersedia untuk membantu Erick dalam membesarkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan BUMN. Sebab, ia kerap bertukar pikiran dengan Erick melalui aplikasi layanan pesan singkat. Hingga kini, keduanya pun juga belum ada bertatap muka langsung.

#SandiagaUno #ErickThohir #BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com