Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Baru Mahal dan Sepi

Kompas.com - 16/12/2019, 14:50 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk belajar dari negara lain dalam pemindahan ibu kota.

Presiden Jokowi tidak ingin ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi ibu kota yang sepi dan mahal saat sudah selesai dibangun.

"Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Sumitomo Tertarik Ikut RI Bangun Megaproyek Ibu Kota Baru

"Kemudian sepi ini juga jangan. Yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," lanjut dia.

Ia mengingatkan, perpindahan ibu kota ini jangan dilihat sebagai sekadar perpindahan kantor pemerintah.

Ia ingin pemindahan ibu kota menciptakan transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek.

"Mulai dari pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga perpindahan basis ekonomi. Sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah, sistemnya sudah ter-instal dengan baik," kata dia

Untuk itu, selain kantor pemerintahan, pemerintah juga akan membangun kluster pendidikan.

Baca juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Sebaiknya Disesuaikan Kondisi Ekonomi Makro

Presiden Jokowi membayangkan dibangun lembaga pendidikan tinggi yang kelas dunia. Ia ingin lembaga itu bisa menciptakan talenta-talenta top global secara tepat.

Tidak hanya itu, akan dibangun juga kluster riset dan inovasi. Jokowi berharap hal ini akan menjadikan ibu kota baru sebagai titik temu inovasi global.

"Sudah saatnya talenta Indonesia, talenta global, berkolaborasi menciptakan smart energy, smart health, smart food production yang akan cipatakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita," kata dia. 

 

Kompas TV

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menolak tawaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan BUMN tapi Sandiaga mengaku akan tetap membantu Erick Thohir.

Menurut Sandiaga, BUMN harus jauh dari kepentingan partai politik. Saat ini, Sandiaga masih aktif dalam kepengurusan Partai Gerinda. Berikut cerita Sandiaga Uno kepada wartawan, Sabtu (14/12/19).

Sebelumnya, nama Sandiaga Uno sempat diisukan masuk bursa direksi korporasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara. Erick menilai, sosok Sandiaga masih pantas menjadi seorang politikus apalagi dengan sederet aktivitas Sandiaga yang padat.

"Saya rasa Pak Sandi sudah memposisikan dirinya, beliau seorang politikus. Lakukan roadshow ke daerah-daerah," ujar Erick di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).

Kata Erick, apabila Sandiaga masuk BUMN, maka ada jabatan dikorbankan, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Maka dari itu, Erick pun memastikan peluang Sandiaga masuk BUMN sangat kecil.

Dilansir dari Kompas.com, Sandiaga mengungkapkan ketidakterlibatannya saat ini dalam pemerintahan. Dirinya justu lebih memilih untuk berkontribusi di luar pemerintahan dengan terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat.

Namun, ia mengatakan kalau tetap bersedia untuk membantu Erick dalam membesarkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan BUMN. Sebab, ia kerap bertukar pikiran dengan Erick melalui aplikasi layanan pesan singkat. Hingga kini, keduanya pun juga belum ada bertatap muka langsung.

#SandiagaUno #ErickThohir #BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com