Kompas.com - 16/12/2019, 10:40 WIB
Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Dirut PTPN tiga yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap distribusi gula. Dolly Pulungan diduga menerima fee sebesar 345.000 Dollar Singapura atau setara dengan Rp 3,5 M. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara PTPN III Dolly Pulungan menyerahkan diri ke KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap distribusi gula. #ottkpk #KorupsiGula #DolluPulungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan dua orang saksi dalam kasus suap terkait distribusi gula, Senin (16/12/2019) hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, salah satu saksi yang diperiksa hari ini adalah Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI yang juga mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IKL (Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana)," kata Febri dalam keterangannya.

Belum diketahui apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Syarkawi hari ini.

Namun, Syarkawi disebut menerima uang dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo Pieko Njotosetiadi dalam kasus ini.

Baca juga: Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Hal itu diungkapkan Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan Pieko pada Senin (25/11/2019) lalu. Pieko disebut memberi uang 190.300 dollar Singapura yang setara dengan Rp 1,96 milyar kepada Syarkawi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk menghindari kesan adanya praktek monopoli perdagangan melalui sistem LTC (Long Term Contract) oleh perusahaan terdakwa, maka terdakwa meminta Muhammad Syarkawi Rauf yang menjabat Komisaris Utama PTPN VI dan mantan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk membuat kajian," kata jaksa Ali Fikri saat membaca surat dakwaan.

Sebelumnya, Syarkawi sudah dipanggil KPK pada Senin (2/12/2019) dua pekan lalu. Namun, ketika itu Syarkawi mangkir dari panggilan tersebut

Selain Syarkawi, penyidik juga dijadwalkan memeriksa satu orang saksi dalam kasus ini yaitu seorang pihak swasta bernama Arun Sabil.

Baca juga: Selain Eks Dirut PTPN III, Eks Ketua KPPU Juga Disebut Jaksa Terima Rp 1,96 Miliar Terkait Distribusi Gula

Sabil diketahui merupakan Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Namanya juga tercantum dalam dakwaan jaksa, ia disebut ikut dalam pertemuan antara Kadek dengan Dirut PTPN III Dolly Pulungan sebelum operasi tangkap tangan KPK.

"Dolly Parlagutan Pulungan menghubungi I Kadek Kertha Laksana meminta agar segera datang ke Hotel Shangri-La Jakarta Pusat. Setibanya I Kadek Kertha Laksana di lobby lounge hotel tersebut, telah hadir Dolly Parlagutan Pulungan, Arum Sabil (Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) dan stafnya bernama Frengky Pribadi," kata jaksa Ali Fikri.

Diberitakan, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap distribusi gula yakni Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan, Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana, dan pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi

Dalam kasus ini, Dolly diduga menerima fee sebesar 345.000 dollar Singapura dari Pieko terkait dengan distribusi gula yang menjadi lingkup pekerjaan PT PN III.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Nasional
Komnas HAM Akan Libatkan 3 Ahli dalam Menyelidiki Proses TWK di KPK

Komnas HAM Akan Libatkan 3 Ahli dalam Menyelidiki Proses TWK di KPK

Nasional
Panggil Anies, Kapolda, dan Pangdam Jaya, Jokowi Minta Ada Tindakan di Lapangan Tekan Covid-19

Panggil Anies, Kapolda, dan Pangdam Jaya, Jokowi Minta Ada Tindakan di Lapangan Tekan Covid-19

Nasional
Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Nasional
YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin

YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin

Nasional
Sebut Mayoritas Obat di Dunia Diproduksi China, Luhut: Jangan Marah-marah Terus

Sebut Mayoritas Obat di Dunia Diproduksi China, Luhut: Jangan Marah-marah Terus

Nasional
Firli Dites Wawasan Kebangsaan, Ini Jawabannya ketika Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Firli Dites Wawasan Kebangsaan, Ini Jawabannya ketika Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Wapres: Kalau Tak Ada Intervensi Tangani Covid-19 Bisa seperti India dan Malaysia

Nasional
Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Sri Mulyani Klaim Tak Pungut PPN Sembako Murah, Contohkan Beras Rojolele dengan Shirataki

Nasional
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Nasional
Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Menkes Sebut Penggunaan Alat Kesehatan Masih Didominasi Produk Impor

Nasional
Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Jokowi Panggil Anies hingga Kapolda ke Istana, Minta DKI Tekan Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Jokowi: Industri Harus Masuk Kampus, Ikut Riset bersama Dosen dan Mahasiswa

Nasional
Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Demi Capai Herd Immunity, Wapres: Harus Satu Juta Vaksinasi Setiap Hari

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda 2-3 Bulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X