Jimly: Sudah Tak Zaman Terlalu Andalkan Pengadilan

Kompas.com - 12/12/2019, 18:14 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa penyelesaian kasus hukum tak harus selalu berujung pidana atau penjara. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan mediasi.

Hal tersebut disampaikan Jimly berbicara di acara Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

"Saya rasa ada peluang, itikad mengembangkan fungsi mediasi. Jadi sudah tidak zamannya kita terlalu mengandalkan pengadilan. Semua masalah tak usah diselesaikan secara hukum, kalau bisa diselesaikan secara itikad, administrasi kenapa tidak?" ujar Jimly.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Jimly mengatakan, pendekatan mediasi merupakan hal yang lebih mudah diprediksi.

Di sisi lain, Menurut Jimly, saat ini lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan mengalami overkapasitas lebih dari 108 persen.

Bahkan di kota besar, kapasitas penjara sudah lebih dari 300 persen.

Baca juga: Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas, Harus Ada Perubahan Paradigma Pemidanaan

Apalagi, kata dia, mereka yang dipenjara juga hanya 30 persen saja yang bertobat.

Sisanya, ada yang menyimpan dendam dan kejahatannya malah semakin menjadi.

"Kalau lewat pengadilan, jangan semua dengan pidana. Bisa hukum administrasi. Jadi penjara jangan dibebani sekarang," kata dia.

"Maka jangan semuanya dengan gunakan hukun pidana dan penjara. Jadi saya rasa sudah benar kita mau kembangkan fungsi mediasi," tutur Jimly.

Baca juga: Alternatif Pemidanaan pada RKUHP Dinilai Tak Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

Nasional
UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

Nasional
Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Nasional
Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Nasional
RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Nasional
KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
'Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban...'

"Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban..."

Nasional
BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

Nasional
Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Para Korban Disebut Sudah Menunggu RUU PKS untuk Disahkan, Ini Alasannya

Nasional
KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

KSAD Harap Prajuritnya Lebih Andal Usai Jalani Pembinaan di Istiqlal

Nasional
Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Aktor dan Aktris Lansia Divaksin Covid-19, Menko PMK: Upaya Hidupkan Industri Film dan Hentikan Wabah

Nasional
KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

KPK Terus Kumpulkan Bukti-bukti Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cipayung

Nasional
DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

DPR Harapkan Dukungan Semua Pihak untuk Bisa Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X