Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Kompas.com - 20/11/2019, 15:58 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Presiden Maruf Amin (kiri) menjawab pertanyaan media di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Wapres menyatakan mendengar rumor mengenai masuknya nama mantan ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon anggota dewan pengawas KPK, namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat, kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Sukmawati Soekarnoputri lebih baik diselesaikan dengan cara mediasi, tidak mesti dengan jalur hukum.

Menurut Ma'ruf, meskipun pernyataan Sukmawati kurang tepat, namun masyarakat Indonesia tak semestinya terus berhadap-hadapan satu sama lain.

"Memang tidak tepat sih membandingkan Bung Karno dengan Nabi Muhammad. Zamannya berbeda, ketokohannya berbeda. Bung Karno sendiri nabinya ya Nabi Muhammad," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Ya cobalah saya usulkan untuk dimediasi saja. Kita ini sudah terlalu sering (begini)," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Sukmawati Soekarnoputri Diadukan ke Polisi atas Dugaan Penistaan Agama

Ma'ruf pun meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri sekaligus menghindari pernyataan-pernyataan bersifat kontroversial.

Sebab, pernyataan kontroversial semacam itu dapat memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia.

Ia sekaligus meminta kepada Sukmawati untuk tidak sungkan meminta maaf pada kelompok yang merasa tersinggung dengan pernyataannya yang kontroversial tersebut.

"Kalau orang minta maaf, kalau memang salah, ya enggak ada masalah, gitu kan. Jangan kemudian harus diselesaikan lewat pengadilan. Gitu kan sebaiknya," lanjut Ketua Umum MUI nonaktif itu.

Baca juga: Polisi Tak Temukan Unsur Pidana dalam Kasus Puisi Sukmawati Soekarnoputri

Diberitakan, Sukmawati Sokarnoputri dilaporkan oleh sejumlah pihak ke polisi atas dugaan kasus penodaan agama.

Laporan ada yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Ada pula yang dilayangkan ke Bareskrim Polri.

Pernyataan yang dilaporkan itu, yakni ketika Sukmawati membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno dan Pancasila dengan Alquran.

Pernyataan Sukmawati itu sendiri dilontarkan pada sebuah diskusi bertajuk "Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme" di DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Nasional
Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Nasional
Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X