Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Kompas.com - 20/11/2019, 15:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat, kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Sukmawati Soekarnoputri lebih baik diselesaikan dengan cara mediasi, tidak mesti dengan jalur hukum.

Menurut Ma'ruf, meskipun pernyataan Sukmawati kurang tepat, namun masyarakat Indonesia tak semestinya terus berhadap-hadapan satu sama lain.

"Memang tidak tepat sih membandingkan Bung Karno dengan Nabi Muhammad. Zamannya berbeda, ketokohannya berbeda. Bung Karno sendiri nabinya ya Nabi Muhammad," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Ya cobalah saya usulkan untuk dimediasi saja. Kita ini sudah terlalu sering (begini)," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Sukmawati Soekarnoputri Diadukan ke Polisi atas Dugaan Penistaan Agama

Ma'ruf pun meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri sekaligus menghindari pernyataan-pernyataan bersifat kontroversial.

Sebab, pernyataan kontroversial semacam itu dapat memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia.

Ia sekaligus meminta kepada Sukmawati untuk tidak sungkan meminta maaf pada kelompok yang merasa tersinggung dengan pernyataannya yang kontroversial tersebut.

"Kalau orang minta maaf, kalau memang salah, ya enggak ada masalah, gitu kan. Jangan kemudian harus diselesaikan lewat pengadilan. Gitu kan sebaiknya," lanjut Ketua Umum MUI nonaktif itu.

Baca juga: Polisi Tak Temukan Unsur Pidana dalam Kasus Puisi Sukmawati Soekarnoputri

Diberitakan, Sukmawati Sokarnoputri dilaporkan oleh sejumlah pihak ke polisi atas dugaan kasus penodaan agama.

Laporan ada yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Ada pula yang dilayangkan ke Bareskrim Polri.

Pernyataan yang dilaporkan itu, yakni ketika Sukmawati membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno dan Pancasila dengan Alquran.

Pernyataan Sukmawati itu sendiri dilontarkan pada sebuah diskusi bertajuk "Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme" di DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Kompas TV Nama Ahok memang ramai mencuat di berbagai berita. Khususnya saat ia masuk seleksi calon bos BUMN. Kini akun instagram @aganharahap pun mengunggah foto Ahok berseragam karyawan SPBU. Uniknya unggahan ini viral dengan <em>caption &ldquo;</em>Mendapat foto ini dari salah satu grup whatsapp dengan kalimat: Sumber A1: Beliau tadi siang baru fitting seragam. INFO VALID! Jangan berhenti di anda! Jadikan jari anda sebagai ladang amal&rdquo;. Orang dekat Ahok @saktisoa13 juga turut memberikan komentar pada unggahan ini. Akun instagram Agan Harahap memang diketahui sering mengedit foto para tokoh ternama dengan keterangan bernada jenaka. Sebelumnya ia pun pernah mengunggah foto Ahok sedang bersama para artis Hollywood pada 24 januari lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com