Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Tipikor Tunda Sidang Pemeriksaan Saksi untuk Terdakwa Wawan

Kompas.com - 12/12/2019, 17:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda sidang perdana pemeriksaan saksi untuk adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Adapun, Wawan merupakan terdakwa dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012; kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan pencucian uang.

Ketua majelis hakim, Ni Made Sudani mengatakan majelis sudah bermusyawarah untuk menunda sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Wawan.

Baca juga: Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Wawan, Ini Alasannya...

Hal itu lantaran, majelis hakim baru selesai menangani perkara terdakwa teman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Muhtar Ependy, Kamis (12/12/2019) sore.

Ependy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait kasus dugaan suap permohonan keberatan atas hasil Pilkada di MK.

Selain itu, majelis hakim yang dipimpin Ni Made juga harus memutus perkara Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) Freddy Lumban Tobing, sore ini.

Freddy adalah terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan reagents dan consumables penanganan virus flu burung DIPA APBN-P tahun anggaran 2007 pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.

"Bukan apa-apa, karena hari ini kami masih ada jadwal lagi. Kalau perkara (Wawan) ini diperiksa sore ini, kita tidak tahu kan bisa sampai tengah malam, belum lagi yang lain. Daripada seperti itu karena ini masih jam sore kita tunda. Seperti itu, ya," kata hakim Ni Made di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Penasihat hukum Wawan, Maqdir Ismail mengusulkan agar sidang ditunda menjadi tanggal 9 Januari 2020. Mengingat di akhir Desember 2019 mulai memasuki masa cuti bersama Natal dan Tahun Baru.

"Mungkin banyak kawan-kawan yang belum tentu bisa datang di awal tahun di jakarta. Jadi kalau bisa tanggal 9 yang mulia," kata Maqdir.

Namun demikian, hakim Ni Made memutuskan bahwa sidang Wawan digelar kembali pada 2 Januari 2020.

"Tanggal 2 aja ya, Pak. Karena tanggal 2 itu kita memang wajib sudah masuk. Tidak boleh bermalas-malas," kata hakim Ni Made yang membuat penasihat hukum Wawan, jaksa KPK dan peserta sidang tertawa.

"Kalau malas kita dipecat, Pak, nanti. Jadi itu motivasi kami kenapa memutuskan tanggal 2. Jadi dari sekarang dipersiapkan saja, biar kita semangat," sambung hakim Ni Made lagi.

Tim penasihat hukum Wawan dan jaksa KPK pun mengangguk sebagai tanda setuju atas usulan majelis hakim.

Hakim Ni Made juga minta maaf kepada empat saksi yang dihadirkan jaksa KPK dan rencananya akan memberikan keterangan dalam perkara Wawan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com