Selengkapnya, Ini Program Nadiem Makarim yang Akan Gantikan UN...

"Termasuk tadi soal evaluasi (kompetensi) yang formatif (di tengah) dan sumatif (di akhir dalam mekanisme pengganti UN) yang sangat teoritis sekali. Enggak ada evaluasi yang formatif saja, juga enggak ada yang sumatif saja. Jadi harus punya fungsi dua ya," tambahnya.

Baca juga: Serikat Guru Setuju Kebijakan Nadiem Hapus UN, tapi...

Tanggapan senada juga datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Ia menyambut positif gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim.

Dede berharap penggantian sistem ujian itu segera disosialisasikan.

"Kami menyambut positif, sejauh ini kita menyambut positif dan harapannya dalam waktu satu tahun ke depan ini akan bisa lebih dioptimalkan kembali, metode apa yang akan digunakan. Disosialisasikan," kata Dede di JCC Senayan, Jakarta, Rabu.

Politisi Partai Demokrat itu menilai sistem UN memang sudah usang.

Sebab, UN saat ini memaksa sekolah-sekolah tampak sama rata, meski pada kenyataannya tidak demikian.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menyambut positif rencana Nadiem Makarim ini.

FSGI menyebut, evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan siswa memang harus tetap ada.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Tak Ada UN, Lulus Sekolah Pakai Rumus Dongkrakan...

"FSGI menyambut positif rencana Mas Nadiem menghapus UN. Tetapi evaluasi terhadap pembelajaran harus tetap ada," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim melalui keterangan tertulisnya, Rabu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Calon wakil presiden Jusuf Kalla saat kampanye di Sigli, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (5/6/2014). Jika terpilih bersama Joko Widodo untuk memimpin bangsa ini, JK berjanji akan merealisasikan kesepakatan dalam perjanjian Helsinki yang belum dapat dijalankan. Kampanye tersebut juga dihadiri mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka Zakaria Saman, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, dan artis Christine Hakim.

Kalla menyatakan, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019) lalu.

Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan, maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 dimana UN belum diberlakukan.

Pendidikan Indonesia saat itu tidak memiliki standard mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan. Dengan demikian, hampir semua peserta didik diluluskan.

Baca juga: Nadiem Jawab Kritik Jusuf Kalla soal Penghapusan UN

Dulu, kata dia, ada sistim Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah.

"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata Jusuf Kalla.

Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda.

Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional.

"Kalau dibebaskan, tentu kembali ke sebelum tahun 2003," kata Jusuf Kalla.