Nadiem Jawab Kritik Jusuf Kalla soal Penghapusan UN

Kompas.com - 11/12/2019, 19:19 WIB
Mendikbud Nadim Makarim menjelaskan arah kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019). DOK. KEMENDIKBUDMendikbud Nadim Makarim menjelaskan arah kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjawab kritik Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla soal penghapusan ujian nasional ( UN).

Nadiem mengatakan, perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021. Malah lebih menchallenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, atau bukan sekedar penghafalan semata.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR Sambut Positif Gebrakan Nadiem Hapus UN

 

Menurut dia, kebijakan penghapusan UN akan dimulai pada 2021.

"2020 masih lanjut UN, 2021 jadi asesmen kompetensi dan survei karakter," ujar dia. 

Nadiem juga menyampaikan, asesmen kompetensi dan survei karakter tak berdasarkan mata pelajaran. Tes tersebut hanya berdasarkan pada literasi (bahasa), numerasi (matematika), dan karakter.

"Asesmen kompetensi enggak berdasar mata pelajaran. Berdasarkan numerasi literasi dan juga survei karakter," ujar dia. 

Jusuf Kalla sebelumnya mengungkapkan, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Cegah Stres Siswa, Orangtua dan Guru, Nadiem Ganti UN dengan Asesmen

Jusuf Kalla mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Menurut JK, UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya, tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X