Kompas.com - 11/12/2019, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyambut positif rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang hendak menghapus ujian nasional (UN) mulai 2021 mendatang.

Meskipun setuju, namun FSGI menyebut evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan siswa harus tetap ada.

"FSGI menyambut positif rencana Mas Nadiem menghapus UN, tetapi evaluasi terhadap pembelajaran harus tetap ada," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim melalui keterangan tertulisnya, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Mendikbud Nadiem Hapus UN lewat Merdeka Belajar, Ini Penggantinya

Menurut Satriwan, evaluasi tersebut harus tetap ada karena merupakan perintah dari undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Oleh karena itu, kata dia, FSGI menilai bahwa seharusnya UN direposisi dari beberapa hal, antara lain dari kedudukan, pola, tujuan, serta fungsinya.

"Kedudukan UN selama ini apalagi dengan adanya zonasi siswa adalah sangat tidak relevan. Sebab siswa masuk alih jenjang (SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke PT) bukan berdasarkan hasil UN," kata dia.

Baca juga: UN Dihapus, Muhadjir Effendy Anggap Bagus untuk Perbaiki Kualitas Guru dan Sekolah

Kemudian, kata dia, tujuan UN juga seharusnya untuk pemetaan capaian berdasarkan karakteristik daerah dan bukan alat untuk menilai siswa.

"Pola UN seperti sekarang sudah sangat tertinggal dibanding negara maju. Evaluasi pembelajaran sebagai perintah UU Sisdiknas, haruslah tetap ada tetapi polanya bisa di Kelas 4 SD, Kelas 8 SMP, dan Kelas 11 SMA," kata dia.

Satriwan mengatakan, UN juga jangan lagi disamakan pelaksanaannya antardaerah setiap tahun.

Sebab menurutnya, pemetaan tak mesti setiap tahun dan dilakukan saat akhir tahun sekolah.

"Hapus pelaksanaan UN seperti sekarang, jika Mas Nadiem hanya sekedar mengganti nama, itu akan percuma saja," pungkas dia.

Baca juga: Selain Hapus UN, Nadiem Makarim Ubah Metode USBN Mulai Tahun Depan

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme UN.

Menurut dia, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada tahun 2021 mendatang.

"Tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem dalam pemaparan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Segera Umukan Keputusan Masuk Parpol, Ridwan Kamil: Waktu Imsak Sudah Dekat

Segera Umukan Keputusan Masuk Parpol, Ridwan Kamil: Waktu Imsak Sudah Dekat

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan, Ketua MA Minta KPK Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Dua Hakim Agung Ditahan, Ketua MA Minta KPK Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Akan Nikahkan Kaesang, Jokowi Minta Restu ke Masyarakat Indonesia

Akan Nikahkan Kaesang, Jokowi Minta Restu ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV di Rumahnya Rusak, Pengacara Yosua Curiga Itu Bagian dari Skenario

Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV di Rumahnya Rusak, Pengacara Yosua Curiga Itu Bagian dari Skenario

Nasional
Anak SD ke Ma'ruf Amin: Izin Pak Kiai, Nyotek Itu Dosa Enggak?

Anak SD ke Ma'ruf Amin: Izin Pak Kiai, Nyotek Itu Dosa Enggak?

Nasional
Pimpin Prosesi Siraman, Jokowi Gendong Hingga Suapi Kaesang

Pimpin Prosesi Siraman, Jokowi Gendong Hingga Suapi Kaesang

Nasional
Ketua KPK Cium Tangan Wakil Presiden di Pembukaan Hakordia

Ketua KPK Cium Tangan Wakil Presiden di Pembukaan Hakordia

Nasional
Dukung Koperasi dan UMKM, LPDB-KUMKM Gelar Nusantara Festival Koperasi dan UMKM 2022

Dukung Koperasi dan UMKM, LPDB-KUMKM Gelar Nusantara Festival Koperasi dan UMKM 2022

Nasional
Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, Bamsoet Singgung Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden

Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, Bamsoet Singgung Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden

Nasional
Hadiri Hakordia 2022, Wapres: Sama Seperti Covid-19, Korupsi Musuh Seluruh Bangsa

Hadiri Hakordia 2022, Wapres: Sama Seperti Covid-19, Korupsi Musuh Seluruh Bangsa

Nasional
Ma'ruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Ma'ruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Bareskrim Sita 36 Dump Truck-2 Bundle Rekening Koran

Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Bareskrim Sita 36 Dump Truck-2 Bundle Rekening Koran

Nasional
Hakordia 2022: Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor Sepanjang Tahun Ini...

Hakordia 2022: Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor Sepanjang Tahun Ini...

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo: Diuntungkan CCTV Rusak buat Muluskan Skenario Baku Tembak

Pengakuan Ferdy Sambo: Diuntungkan CCTV Rusak buat Muluskan Skenario Baku Tembak

Nasional
Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.