Tjahjo: Kami Ingin seperti Korsel, Presidennya Bermasalah tapi Birokrasinya Solid

Kompas.com - 10/12/2019, 16:03 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo ingin mencontoh Korea Selatan dalam hal birokrasi yang solid.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo seusai memberikan penghargaan ke lembaga dan instansi di pusat dan daerah bertajuk Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Menurut Tjahjo, birokrasi di Korea Selatan sejak dari pusat hingga daerah tetap solid walaupun pada tahun 2016 Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun Hye, terkena masalah hukum hingga akhirnya lengser.

"Kami ingin seperti Korea Selatan, itu presidennya kena masalah hukum, tapi birokrasinya dari daerah sampai pusat solid," kata Tjahjo.

Baca juga: Soal Pangkas Birokrasi, Menpan RB: Yang Penting Eselon IV dan V Harus Habis

Namun, yang terjadi di Indonesia, kata dia, saat ada kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK saja, kondisi birokasi di bawahnya malah bergerak macam-macam.

Oleh karena itu, dengan adanya pemangkasan birokrasi melalui penghilangan beberapa eselon di kepegawaian negeri, pihaknya ingin memisahkan oknum yang salah dengan sistemnya.

"Nah, sistemnya berdasarkan masukan, keluhan, aduan masyarakat. Itu yang kami reformasi. Semakin cepat aduan masyarakat direspons di lembaga daerah, itu akan baik," kata dia.

Baca juga: Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Tak hanya itu, pihaknya juga tak akan segan memberi apresiasi terhadap daerah-daerah yang memiliki integritas untuk menekan hingga tak ada lagi pungutan liar (pungli) di lembaga/instansi yang berstatus antikorupsi.

"Banyak daerah yang prestasi, sistem melayani masyarakatnya bagus, tapi yang jadi problem, banyak kepala daerah atau kepala instansinya kena OTT KPK," kata dia.

"Tapi ini kita pisahkan. Kalau oknum adalah masalah perorangan yang ada indikasi-indikasi korupsinya, tapi kalau sistem lembaganya yang ingin kami pacu," pungkas dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X