Soal Pangkas Birokrasi, Menpan RB: Yang Penting Eselon IV dan V Harus Habis

Kompas.com - 10/12/2019, 15:34 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan, eselon IV dan V harus benar-benar habis sebagai cara untuk memangkas birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai memberikan penghargaan ke lembaga dan instansi di pusat dan daerah bertajuk Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Tjahjo mengatakan, saat ini sudah ada beberapa kementerian yang selesai melakukan perampingan eselon.

Baca juga: Kemenkeu Pangkas Eselon III dan IV, Ini Rinciannya

Antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN untuk jajaran eselon I.

"Jadi silakan kementerian/lembaga dan daerah mau mengurangi pejabat eselon I, II silakan tapi yang penting IV-V harus habis," kata dia.

Tidak hanya itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga disebutkannya sudah mulai melakukan perampingan untuk pejabat eselon I.

Baca juga: Pangkas Eselon III dan IV, Jokowi Diingatkan Tak Tergesa-gesa Ganti dengan AI

Tjahjo mengatakan, pemangkasan eselon ini juga dikarenakan pihaknya mengejar target yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami ditargetkan Pak Jokowi, karena ini menyangkut pelayanan masyarakat, perizinan yang cepat sehingga semakin cepat (selesai) semakin baik. Ya kita lihat. di kementerian kami saja, 3 minggu selesai," kata dia.

Tjahjo memastikan, mulai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, pegawai administrasi yang ditugaskan sebagai penyuluh akan ditiadakan.

Pasalnya, kata dia, dari sekitar 4,3 juta pegawai negeri, terdapat 1,6 juta pegawai administrasi di antaranya yang ditugaskan sebagai penyuluh.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Nasional
Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Nasional
Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Nasional
Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X