Soal Pangkas Birokrasi, Menpan RB: Yang Penting Eselon IV dan V Harus Habis

Kompas.com - 10/12/2019, 15:34 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan, eselon IV dan V harus benar-benar habis sebagai cara untuk memangkas birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai memberikan penghargaan ke lembaga dan instansi di pusat dan daerah bertajuk Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Tjahjo mengatakan, saat ini sudah ada beberapa kementerian yang selesai melakukan perampingan eselon.

Baca juga: Kemenkeu Pangkas Eselon III dan IV, Ini Rinciannya

Antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN untuk jajaran eselon I.

"Jadi silakan kementerian/lembaga dan daerah mau mengurangi pejabat eselon I, II silakan tapi yang penting IV-V harus habis," kata dia.

Tidak hanya itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga disebutkannya sudah mulai melakukan perampingan untuk pejabat eselon I.

Baca juga: Pangkas Eselon III dan IV, Jokowi Diingatkan Tak Tergesa-gesa Ganti dengan AI

Tjahjo mengatakan, pemangkasan eselon ini juga dikarenakan pihaknya mengejar target yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami ditargetkan Pak Jokowi, karena ini menyangkut pelayanan masyarakat, perizinan yang cepat sehingga semakin cepat (selesai) semakin baik. Ya kita lihat. di kementerian kami saja, 3 minggu selesai," kata dia.

Tjahjo memastikan, mulai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, pegawai administrasi yang ditugaskan sebagai penyuluh akan ditiadakan.

Pasalnya, kata dia, dari sekitar 4,3 juta pegawai negeri, terdapat 1,6 juta pegawai administrasi di antaranya yang ditugaskan sebagai penyuluh.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X