Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Sebut Penunjukan Jubir Partai Terkait Tata Krama

Kompas.com - 09/12/2019, 15:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penunjukan lima juru bicara partai merupakan bagian dari upaya agar partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu memiliki tata krama dan lebih tertib.

"Kalau ada formalisasi mereka yang jadi jubir, mereka yang tidak jadi jubir, itu bentuk formalisasi saja supaya partai itu ada tata tertibnya atau tata kramanya. Seperti halnya presiden, pada hakikatnya semua menteri itu kan jubir presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Muzani mengatakan, selaku sekjen, ia tidak memiliki hak untuk melarang para kader yang berbicara atas nama partai.

Namun, kata dia, para kader memiliki kewenangan untuk berbicara di komisi masing-masing di parlemen.

"Ya di luar dari itu kami enggak punya hak untuk melarang. Karena mereka sesungguhnya punya kewenangan untuk bicara di komisinya, untuk bicara di dapilnya," ujarnya.

Baca juga: Penunjukan 5 Jubir Gerindra karena Arif Poyuono Kerap Miskomunikasi

Lebih lanjut, Muzani mengatakan, penunjukan juru bicara itu adalah bagian dari proses mutasi di internal partai.

"Ini kan bagian dari tour of duty, proses pergiliran di dalam internal partai, karena tour of duty tentu ada yang diangkat, ada yang tergantikan," pungkasnya.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Lima Jubir Gerindra, Habiburokhman: Biar Tak Offside

Sebelumnya, Prabowo Subianto menunjuk lima orang juru bicara. Kelima jubir ini nantinya bertugas untuk menyampaikan informasi dan sikap resmi Gerindra.

"Untuk memudahkan rekan-rekan media mendapatkan informasi sikap resmi Partai Gerindra, maka Pak Prabowo telah menunjuk jubir, yaitu Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Habiburokhman, Ahmad Riza Patria," kata Juru Bicara Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, melalui keterangan tertulis, Jumat (6/12/2019).

Dasco mengatakan, kelima jubir ini bakal dievaluasi langsung oleh Prabowo secara berkala.

Hasil evaluasi tersebut kemudian akan digunakan menentukan langkah selanjutnya, mengurangi, menambah, atau mengubah jubir, jika memang diperlukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com