Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Jokowi soal Sepeda Ditukar Tesla Milik Bamsoet...

Kompas.com - 03/12/2019, 22:40 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berkelakar soal mobil listrik Tesla yang dimiliki oleh Wakil Koordinator bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Kelakar itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Awalnya, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Bamsoet yang pada menit-menit akhir mengundurkan diri dari persaingan kursi ketum Golkar.

Jokowi mengajak seluruh peserta Munas untuk memberi tepuk tangan kepada Bambang.

"Saya senang Munas ini menunjukan persaudaraan dan kerukunan yang baik. Jadi saya sekali lagi ingin mengajak kita semuanya memberikan tepuk tangan kita ke Pak Bambang Soesatyo," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ajak Peserta Munas Golkar Tepuk Tangan untuk Bambang Soesatyo

Setelah itu, para peserta Munas langsung berteriak meminta Jokowi memberikan sepeda.

Sebelumnya, Jokowi memang menjanjikan sepeda kepada peserta Munas yang merasa diintervensi oleh Istana terkait persaingan ketum Golkar.

Namun, tak ada peserta Munas yang maju ke atas panggung.

Dalam momen ini, terdengar celetukan bahwa Bamsoet adalah orang yang layak mendapatkan sepeda dari Jokowi.

Baca juga: Teriakan Bamsoet Orang Baik Menggema di Luar Area Munas Golkar

Menanggapi celetukan peserta Munas itu, Jokowi lalu berbicara soal koleksi mobil Tesla yang dikoleksi oleh Ketua MPR itu.

"Kalau Pak Bambang jangan diberi sepeda dong. Beliau ini pemilik Tesla nomor satu pertama di Indonesia. Saya beri sepeda untuk apa?" kata Jokowi sembari tertawa.

Jokowi lalu berkelakar, seharusnya Bambang Soesatyo lah yang memberikan kepada dirinya satu unit Tesla.

Namun, setelah itu Jokowi buru-buru menegaskan bahwa hal itu tidak dibenarkan secara hukum.

Baca juga: Selain Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo Mundur dari Pencalonan Ketum Golkar

"Kalau saya diberi Tesla Pak Bambang Soesatyo, baru benar. Tapi jangan, nanti masuk gratifikasi," kata Jokowi disambut tawa para kader Golkar yang hadir.

Jokowi sendiri menilai langkah Bambang Soesatyo yang mengundurkan diri dari bursa calon ketum Golkar membuat suasana Munas lebih adem dan sejuk.

Mundurnya Bambang belakangan juga diikuti sejumlah calon lain seperti Indra Bambang Utoyo dan Agun Gunanjar.

Peluang petahana Airlangga Hartarto untuk terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi pun semakin menguat. 

 

Kompas TV

Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, serta menggunakan peran influencer untuk membumikan ideologi Pancasila di kalangan muda, menjadi penekanan Presiden Jokowi. Akan seperti apa peran jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam mewujudkan pesan presiden tersebut?

Presiden Joko Widodo bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar agenda Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta. Presiden menegaskan generasi muda menjadi sasaran utama menyebarkan pemahaman ideologi Pancasila.

=====
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media sosial Kompas TV:
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv
Twitter: https://twitter.com/KompasTV
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com