JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar bahwa pihak Istana mengintervensi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Khususnya dalam hal pemilihan ketua umum.
Airlangga yang maju sebagai calon ketua umum Golkar itu menegaskan, Istana bukanlah pemegang suara. Pemegang suara pada Munas Golkar adalah DPD I dan II.
"Pemegang suara adalah DPD I DPD II. Jadi kita fokus saja pada munas dan cari dukungan dari DPD I DPD II," kata Airlangga saat dijumpai di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).
Baca juga: Ini Senior Golkar yang Disebut Dukung Airlangga Hartarto jadi Caketum
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengonfirmasi bahwa Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Airlangga kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.
Luhut yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim diketahui merupakan kader senior Partai Golkar.
Atas dukungan Luhut itu, Lodewijk menegaskan, tidak ada hubungannya dengan dukungan dari pihak
"Yang jelas, Pak Luhut datang sebagai senior, bukan sebagai menteri. Terkait dukungan Istana, tentunya di luar konteks itu," ucap dia.
Baca juga: Munas Golkar, Tim Sukses Airlanggga Hartarto Tak Mau Gegabah
Sebelumnya diberitakan, tiga menteri Presiden Jokowi disebut-sebut ikut campur tangan dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan menekan sejumlah kader supaya mendukung Airlangga Hartarto.
Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal.
Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II dan kepala daerah yang berlatar belakang Golkar.
Baca juga: Ditemani Timses, Airlangga Hartarto Daftar Bakal Caketum Partai Golkar
"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I, DPD II dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).
