Airlangga Hartarto Bantah Istana Ikut Campur dalam Munas Golkar

Kompas.com - 03/12/2019, 05:50 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar bahwa pihak Istana mengintervensi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Khususnya dalam hal pemilihan ketua umum.

Airlangga yang maju sebagai calon ketua umum Golkar itu menegaskan, Istana bukanlah pemegang suara. Pemegang suara pada Munas Golkar adalah DPD I dan II.

"Pemegang suara adalah DPD I DPD II. Jadi kita fokus saja pada munas dan cari dukungan dari DPD I DPD II," kata Airlangga saat dijumpai di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Ini Senior Golkar yang Disebut Dukung Airlangga Hartarto jadi Caketum


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengonfirmasi bahwa Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Airlangga kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Luhut yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim diketahui merupakan kader senior Partai Golkar.

Atas dukungan Luhut itu, Lodewijk menegaskan, tidak ada hubungannya dengan dukungan dari pihak

"Yang jelas, Pak Luhut datang sebagai senior, bukan sebagai menteri. Terkait dukungan Istana, tentunya di luar konteks itu," ucap dia.

Baca juga: Munas Golkar, Tim Sukses Airlanggga Hartarto Tak Mau Gegabah

Sebelumnya diberitakan, tiga menteri Presiden Jokowi disebut-sebut ikut campur tangan dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan menekan sejumlah kader supaya mendukung Airlangga Hartarto.

Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal.

Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II dan kepala daerah yang berlatar belakang Golkar.

Baca juga: Ditemani Timses, Airlangga Hartarto Daftar Bakal Caketum Partai Golkar

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I, DPD II dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X