Airlangga Hartarto Bantah Istana Ikut Campur dalam Munas Golkar

Airlangga yang maju sebagai calon ketua umum Golkar itu menegaskan, Istana bukanlah pemegang suara. Pemegang suara pada Munas Golkar adalah DPD I dan II.

"Pemegang suara adalah DPD I DPD II. Jadi kita fokus saja pada munas dan cari dukungan dari DPD I DPD II," kata Airlangga saat dijumpai di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengonfirmasi bahwa Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Airlangga kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Luhut yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim diketahui merupakan kader senior Partai Golkar.

Atas dukungan Luhut itu, Lodewijk menegaskan, tidak ada hubungannya dengan dukungan dari pihak

"Yang jelas, Pak Luhut datang sebagai senior, bukan sebagai menteri. Terkait dukungan Istana, tentunya di luar konteks itu," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, tiga menteri Presiden Jokowi disebut-sebut ikut campur tangan dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan menekan sejumlah kader supaya mendukung Airlangga Hartarto.

Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal.

Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II dan kepala daerah yang berlatar belakang Golkar.

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I, DPD II dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Dia menyebut, ketiga menteri itu berasal dari satu kader Golkar, akademisi dan satu lainnya berasal dari partai politik lain.

Dari ketiga menteri tersebut, Rizal menyebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut andil mengintervensi kader daerah.

Menurut dia, para menteri tersebut berpihak pada Airlangga.

Ia pun mempertanyakan kapasitas ketiga menteri tersebut.

Di sisi lain, Rizal memandang, ketiga menteri itu tengah mencari legitimasi politik ke Jokowi. Musababnya, ketiganya tidak mempunyai kekuatan politik.

"Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya enggak," ungkap Rizal.

Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar.

Ia juga mengaku tidak menugasi menterinya untuk cawe-cawe soal persaingan menuju kursi Golkar 1 ini.

"Munas itu urusan internal Golkar dan sebagai partai besar tidak mungkin bisa diintervensi menteri dan pihak eksternal," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi menilai, munculnya isu bahwa ia ikut campur dalam Munas Golkar merupakan hal yang biasa dalam politik. Bahkan, isu seperti ini kerap muncul dalam Munas sebelumnya.

Namun, Jokowi kembali menegaskan bahwa Golkar sebagai partai besar tidak bisa diintervensi.

"Kalau bisa intervensi hebat benar. Apa urusannya Setneg dengan Munas Golkar, itu urusan internal partai," kata dia.