Airlangga Hartarto Bantah Istana Ikut Campur dalam Munas Golkar

Kompas.com - 03/12/2019, 05:50 WIB
Kompas TV

Presiden Joko Widodo menolak wacana amandemen Undang-undang Dasar 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, siapapun yang menggulirkan usulan itu ingin menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan Jokowi.
 
Pernyataan tegas ini disampaikan Jokowi saat sesi tanya jawab bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/19) siang. Jokowi menekankan dirinya adalah produk pemilihan langsung sehingga mustahil menyetujui usulan itu.

Presiden juga menyebut pembahasan amandemen undang-undang dasar 1945 semestinya terbatas soal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi.

#Jokowi #PresidenTigaPeriode #PresidenJokowi

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media sosial Kompas TV: 
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 
Twitter: https://twitter.com/KompasTV 
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I, DPD II dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Dia menyebut, ketiga menteri itu berasal dari satu kader Golkar, akademisi dan satu lainnya berasal dari partai politik lain.

Dari ketiga menteri tersebut, Rizal menyebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut andil mengintervensi kader daerah.

Menurut dia, para menteri tersebut berpihak pada Airlangga.

Ia pun mempertanyakan kapasitas ketiga menteri tersebut.

Baca juga: Ingin Munas Golkar Jadi Pesta Anak Muda, Alasan Chayat Maju Jadi Caketum

Di sisi lain, Rizal memandang, ketiga menteri itu tengah mencari legitimasi politik ke Jokowi. Musababnya, ketiganya tidak mempunyai kekuatan politik.

"Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya enggak," ungkap Rizal.

Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar.

Ia juga mengaku tidak menugasi menterinya untuk cawe-cawe soal persaingan menuju kursi Golkar 1 ini.

"Munas itu urusan internal Golkar dan sebagai partai besar tidak mungkin bisa diintervensi menteri dan pihak eksternal," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ini Sosok Caketum yang Didukung Akbar Tandjung dalam Munas Golkar

Presiden Jokowi menilai, munculnya isu bahwa ia ikut campur dalam Munas Golkar merupakan hal yang biasa dalam politik. Bahkan, isu seperti ini kerap muncul dalam Munas sebelumnya.

Namun, Jokowi kembali menegaskan bahwa Golkar sebagai partai besar tidak bisa diintervensi.

"Kalau bisa intervensi hebat benar. Apa urusannya Setneg dengan Munas Golkar, itu urusan internal partai," kata dia. 

 

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X