Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Golkar Partai Besar, Tak Mungkin Bisa Diintervensi Menteri

Kompas.com - 02/12/2019, 14:12 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar.

Ia juga mengaku tidak menugasi menterinya untuk cawe-cawe soal persaingan menuju kursi Golkar 1 ini. 

"Munas itu urusan internal Golkar dan sebagai partai besar tidak mungkin bisa diintervensi menteri dan pihak eksternal," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Airlangga Kantongi Dukungan DPD Golkar

Jokowi menilai, munculnya isu bahwa ia ikut campur dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar merupakan hal yang biasa dalam politik.

Bahkan, isu seperti ini kerap muncul dalam ,unas sebelumnya. Namun, Jokowi kembali menegaskan bahwa Golkar sebagai partai besar tidak bisa diintervensi.

"Kalau bisa intervensi hebat benar. Apa urusannya Setneg dengan Munas Golkar, itu urusan internal partai," kata dia.

Selain itu, Jokowi mengingatkan sejumlah menterinya seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali juga berasal dari partai beringin.

Oleh karena itu, tak masalah jika mereka ikut menentukan arah Golkar ke depan.

"Saya kira biarkanlah Golkar secara demokratis menentukan arah ke depan pimpinannya dan kita tahu sebagai partai besar, penting sekali Golkar dalam menjalankan politik nasional bisa berkontribusi besar dalam pembangunan kita," kata dia.

Baca juga: Tim Sukses Sebut Jokowi Tak Keberatan Airlangga Hartarto Daftar Bakal Calon Ketum Golkar

Munas Golkar yang salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum akan berlangsung pada 3-6 Desember di Jakarta.

Presiden Jokowi akan hadir membuka forum tertinggi partai beringin tersebut.

Sejumlah bakal calon ketum yang akan maju diantaranya petahana Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agun Gunanjar, dan beberapa nama lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com