Airlangga Hartarto Bantah Istana Ikut Campur dalam Munas Golkar

Kompas.com - 03/12/2019, 05:50 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar bahwa pihak Istana mengintervensi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Khususnya dalam hal pemilihan ketua umum.

Airlangga yang maju sebagai calon ketua umum Golkar itu menegaskan, Istana bukanlah pemegang suara. Pemegang suara pada Munas Golkar adalah DPD I dan II.

"Pemegang suara adalah DPD I DPD II. Jadi kita fokus saja pada munas dan cari dukungan dari DPD I DPD II," kata Airlangga saat dijumpai di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Ini Senior Golkar yang Disebut Dukung Airlangga Hartarto jadi Caketum

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengonfirmasi bahwa Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Airlangga kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Luhut yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim diketahui merupakan kader senior Partai Golkar.

Atas dukungan Luhut itu, Lodewijk menegaskan, tidak ada hubungannya dengan dukungan dari pihak

"Yang jelas, Pak Luhut datang sebagai senior, bukan sebagai menteri. Terkait dukungan Istana, tentunya di luar konteks itu," ucap dia.

Baca juga: Munas Golkar, Tim Sukses Airlanggga Hartarto Tak Mau Gegabah

Sebelumnya diberitakan, tiga menteri Presiden Jokowi disebut-sebut ikut campur tangan dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan menekan sejumlah kader supaya mendukung Airlangga Hartarto.

Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal.

Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II dan kepala daerah yang berlatar belakang Golkar.

Baca juga: Ditemani Timses, Airlangga Hartarto Daftar Bakal Caketum Partai Golkar

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD I, DPD II dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Dia menyebut, ketiga menteri itu berasal dari satu kader Golkar, akademisi dan satu lainnya berasal dari partai politik lain.

Dari ketiga menteri tersebut, Rizal menyebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut andil mengintervensi kader daerah.

Menurut dia, para menteri tersebut berpihak pada Airlangga.

Ia pun mempertanyakan kapasitas ketiga menteri tersebut.

Baca juga: Ingin Munas Golkar Jadi Pesta Anak Muda, Alasan Chayat Maju Jadi Caketum

Di sisi lain, Rizal memandang, ketiga menteri itu tengah mencari legitimasi politik ke Jokowi. Musababnya, ketiganya tidak mempunyai kekuatan politik.

"Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya enggak," ungkap Rizal.

Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar.

Ia juga mengaku tidak menugasi menterinya untuk cawe-cawe soal persaingan menuju kursi Golkar 1 ini.

"Munas itu urusan internal Golkar dan sebagai partai besar tidak mungkin bisa diintervensi menteri dan pihak eksternal," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ini Sosok Caketum yang Didukung Akbar Tandjung dalam Munas Golkar

Presiden Jokowi menilai, munculnya isu bahwa ia ikut campur dalam Munas Golkar merupakan hal yang biasa dalam politik. Bahkan, isu seperti ini kerap muncul dalam Munas sebelumnya.

Namun, Jokowi kembali menegaskan bahwa Golkar sebagai partai besar tidak bisa diintervensi.

"Kalau bisa intervensi hebat benar. Apa urusannya Setneg dengan Munas Golkar, itu urusan internal partai," kata dia. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X