Airlangga Hartarto: Tak Perlu Amendemen UUD 1945 dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 02/12/2019, 19:08 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, wacana amendemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu dilakukan.

Menurut Airlangga, wacana amendemen UUD 1945 perlu dikaji lebih dalam oleh MPR.

Hal ini disampaikan Airlangga menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyesalkan wacana amendemen UUD 1945 melebar dari menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Amandemen dalam dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," kata Airlangga di Aula DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Suara Penolakan Presiden Dipilih MPR dan Penambahan Masa Jabatan

Airlangga menilai, Indonesia penentu stabilitas ekonomi di dunia. Menurutnya, hanya negara-negara di ASEAN yang saat ini masih bisa bergerak.

Sementara Indonesia memiliki pengaruh 50 persen untuk stabilitas itu.

Oleh karenanya, Airlangga menilai yang penting dilakukan saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan politik dibandingkan mengurusi wacana masa jabatan presiden. 

"Satu-satunya yang dunia bisa 'nafas' ekonominya adalah di ASEAN artinya stabilitas politik ada di ASEAN dan stabilitas politik terbesar itu 50 persennya adalah di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: PKS Anggap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Kemunduran Demokrasi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, sejak awal, Fraksi Golkar di MPR meminta wacana amendemen UUD 1945 dikaji lebih dalam.

Ia mengatakan, meskipun Golkar memiliki Ketua MPR, tetapi sikap resmi terkait amendemen harus melalui kesepakatan fraksi Golkar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X