Suara Penolakan Presiden Dipilih MPR dan Penambahan Masa Jabatan

Kompas.com - 02/12/2019, 06:27 WIB
Kemiskinan dan kepemimpinanm KOMPASKemiskinan dan kepemimpinanm

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana amendemen terbatas UUD 1945 dianggap kabur dari wacana awal yang hanya sebatas menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Saat ini, wacana amendemen UUD 1945 melebar dengan mewacanakan pemilihan presiden oleh MPR dan masa jabatan presiden tiga periode.

Dua wacana yang tengah bergulir ini mendapat penolakan sejumlah pihak, dari pakar ilmu politik, aktivis, hingga partai politik.

Wacana amendemen UUD 1945 kembali mencuat, setelah pimpinan MPR mendatangi kantor Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Rabu (27/11/2019) dalam rangka meminta masukan amendemen UUD 1945.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan, PBNU mengusulkan agar pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR. Usulan itu disampaikan setelah para pengurus PBNU menimbang manfaat dan mudaratnya Pilpres secara langsung.

"Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said.

Baca juga: Kepada Pimpinan MPR, PBNU Usul Pilpres Tak Lagi Langsung

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengusulkan agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.

Alasannya, penambahan masa jabatan ini mempertimbangkan efisien dan efektivitas dari suatu pemerintahan.

Menurut dia, masa jabatan presiden saat ini perlu dikaji ulang, apakah sudah berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional atau tidak.

Saan mengatakan, apabila program presiden saat ini belum selesai,pihaknya mengusulkan agar ada penambahan masa jabatan.

"Ada wacana, kenapa tidak kita buka wacana (masa jabatan presiden) satu periode lagi menjadi tiga periode. apalagi dalam sistem negara yang demokratis kan masyarakat yang sangat menentukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Dukungan

Usulan pemilihan presiden kembali dipilih MPR, didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, akan berupaya agar usulan tersebut dapat diterima oleh seluruh fraksi di MPR.

"Tentu fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X