Kompas.com - 28/11/2019, 22:36 WIB
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi (tengah) didampingi jajarannya, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas pendahuluan dan pembentukan panitia kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/Tahun 2020.  ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. RENO ESNIRMenteri Agama (Menag) Fachrul Razi (tengah) didampingi jajarannya, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas pendahuluan dan pembentukan panitia kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/Tahun 2020. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengaku tak dapat berbuat banyak ihwal aset PT First Travel yang dirampas negara berdasarkan putusan pengadilan di Mahkamah Agung (MA).

Namun, Fachrul mengatakan, Kemenag siap membantu korban penipuan First Travel dengan memberangkatkan haji secara bertahap.

"Kita coba inventarisasi, mana yang pantas untuk kita bantu (berangkat haji). Yang kaya-kaya enggak usah dibantu gitu ya. Dia rela aja, kan itu pahala juga, yang pantas dibantu ini kemudian kita bantu untuk kita berangkatkan," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul mengatakan, nama-nama yang layak tersebut bakal didata dan diberangkatkan. Terkait pemberangkatannya, Kemenag akan bekerja sama dengan biro travel haji. 

Namun, kata dia, pemberangkatan haji itu tetap membutuhkan biaya tambahan dari para korban.

"Mungkin kita minta dia (korban first travel) tambah 8 juta, kemudian akan kami coba susupkan ke beberapa travel, yang selama ini dalam tanda petik sudah punya keuntungan agak banyaklah selama menjalankan haji. Mudah-mudahan bisa kami titip di beberapa tempat," ucapnya.

Baca juga: Kejagung Tunggu Putusan PK yang Diajukan Pihak First Travel Terkait Aset

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Fachrul mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan persoalan First Travel selama masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Lima tahun bisa teratasi, selama periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi kita bisa selesai, mudah-mudahan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim MA dalam putusan gugatan kasasi pada kasus First Travel menyatakan, tak akan mengembalikan barang bukti yang disita dari bos perusahaan tersebut.

Seorang jamaah pingsan saat mendengar penundaan Sidang putusan di Pengadilan Negeri, Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2019). Sidang putusan gugatan perdata kasus First Travel ditunda hingga 2 Desember 2019. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA Seorang jamaah pingsan saat mendengar penundaan Sidang putusan di Pengadilan Negeri, Depok, Jawa Barat, Senin (25/11/2019). Sidang putusan gugatan perdata kasus First Travel ditunda hingga 2 Desember 2019. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.
Sebaliknya, barang bukti tersebut akan disita dan dirampas oleh negara untuk kemudian dilelang ke publik.

Namun demikian, sebagian kecil barang itu tidak akan dilelang, tetapi diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Baca juga: Setelah MA Putuskan Barang Bukti First Travel Dirampas Negara...

Sejumlah barang yang disita pun diketahui merupakan barang mewah dengan merek terkenal,  misalnya kacamata merek Dior, Chanel, Mont Blanc, Ray Ban, Gucci, hingga Charles and Keith.

Ada pula ikat pinggang merk Louis Vuiton, Hermes, dan Gucci. Tak luput, jam tangan merek Richard Mille, Apple, dan Guess.

Sementara itu, barang bukti yang tidak akan dilelang yaitu beberapa airsoft gun. Barang bukti tersebut akan dirampas dan diserahkan kepada Polri.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X