Kejagung Tunggu Putusan PK yang Diajukan Pihak First Travel Terkait Aset

Kompas.com - 26/11/2019, 22:37 WIB
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di  Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri di Kejaksaan Negeri Depok, Jumat (1/2/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menunggu proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan penasihat hukum perusahaan perjalanan umrah First Travel.

PK itu diajukan pihak First Travel terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa aset First Travel dirampas negara.

"Ternyata yang bersangkutan (First Travel) memang mau ajukan PK. Berarti kita tunggu saja itu. Karena kan enggak mungkin dua kali, mereka PK, kita PK, enggak mungkin," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Misteri Lenyapnya Uang Ratusan Miliar First Travel

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memang berencana mengajukan PK dalam rangka mengembalikan aset korban First Travel kepada korban.

Namun, Kejagung terkendala putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa jaksa tidak dapat mengajukan PK.

Maka dari itu, Mukri menilai bahwa pengajuan PK dari terpidana, lebih memungkinkan.

Ia mengungkapkan, materi PK yang diajukan First Travel juga bertujuan agar aset perusahaan tersebut dikembalikan kepada para korban.

"Materi atau substansi PK-nya dia (First Travel) pun menginginkan supaya aset-aset dikembalikan kepada jemaah," tutur Mukri.

Baca juga: Penasihat Hukum First Travel Ajukan PK, Minta Asetnya Dikembalikan ke Jemaah Korban

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel.

Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Nasional
Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Nasional
Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Nasional
Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Nasional
Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Diksi "New Normal" Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Nasional
Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Nasional
Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Gugus Tugas: Masih Ada Masyarakat Percaya Covid-19 Konspirasi

Nasional
Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak Akan Efektif

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Diksi "New Normal" Salah, Ahli: Berdampak pada Masyarakat, Kasus Tidak Turun-turun

Nasional
Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

Nasional
Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Wakil Ketua KPK Khawatir Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Akan Kontraproduktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X