Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas

Kompas.com - 27/11/2019, 16:33 WIB
Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ( RUU PKS) segera disahkan.

Ia berharap supaya anggota DPR bisa memasukkan RUU tersebut ke dalam program legislasi nasional ( Prolegnas) prioritas.

"Ini (RUU PKS) yang kita harapkan dia masuk ke prolegnas prioritas. Ya kita harapkan tahun depan disahkan," kata Magdalena di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Solidaritas Perempuan Pertanyakan Kurangnya Dukungan Masyarakat terhadap RUU PKS

Menurut Magdalena, meskipun perihal kekerasan seksual sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun RUU PKS tetap penting segera disahkan.

Pasalnya, rancangan undang-undang ini merupakan aturan yang komprehensif untuk menangani aksi kekerasan seksual.

RUU PKS tidak hanya bicara soal hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, tetapi juga pemulihan korban dan pencegahannya.

"Jadi sudah ada undang-undang yang komprehensif karena di situ bicara pemulihannya juga, bicara hukum acaranya juga, bicara bentuk kekerasannya juga, bicara pencegahannya juga," ujar Magdalena.

Baca juga: Pimpin Komisi VIII DPR, Yandri Susanto Diingatkan soal RUU PKS

Magdalena menambahkan, RUU PKS tidak bisa menjamin bahwa tindak kekerasan seksual bakal hilang, tetapi, setidaknya bisa menjadi rujukan aturan ketika terjadi peristiwa tersebut.

"Jadi itu sebagai satu tindakan koersif juga untuk memaksa, dalam tanda kutip, sehingga lambat laun itu menjadi suatu keharusan," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X