Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 3 RUU yang Dititipkan Yohana ke Calon Pengganti, Salah Satunya RUU PKS

Kompas.com - 11/10/2019, 16:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

WAROPEN, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menitipkan tiga rancangan undang-undang (RUU) kepada calon menteri yang bakal menggantikannya pada pemerintahan 2019-2024. 

Satu di antara tiga RUU itu sudah melalui pembahasan yang panjang dan diharapkan bisa segera disahkan, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Sementara itu, dua RUU yang lain, RUU Pengasuhan Keluarga dan RUU Kesetaraan Gender, masih berupa rencana awal dan perlu banyak pembahasan.

"Jadi apa yang sudah kita lakukan mohon supaya dilanjutkan oleh menteri berikut terutama dan masih ada PR kita yaitu RUU PKS yang sebenarnya harus kita golkan," kata Yohana dalam sebuah wawancara khusus bersama Kompas.com di Waropen, Papua, Kamis (10/9/2019).

Baca juga: Yohana: Saya Bertahan Lima Tahun di Kabinet Itu Luar Biasa

Yohana berharap, DPR yang baru bisa cepat-cepat mengesahkan RUU PKS. Sebab, angka kekerasan seksual masih tinggi hingga saat ini.

Jika DPR tidak mampu merampungkan RUU PKS segera, Yohana bahkan bersedia mengambil RUU yang semula diinisiasi DPR itu sebagai RUU pemerintah.

"Kalau DPR tidak mampu melakukan, bisa serahkan ke kementerian kami untuk inisaitif kami kementerian perempuan bisa cepat," ujar dia. 

Sementara itu, melihat berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga, Yohana menilai penting untuk dibuat Undang-Undang Pengasuhan Keluarga.

Permasalahan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada istri, tetapi juga kekerasan anak, atau bahkan kekerasan yang dialami suami yang kian marak terjadi belakangan ini.

Selain itu, RUU ini diharapkan bisa menekan tingginya angka perceraian. "Jadi kalau sampai bisa (UU) Pengasuhan. Keluarga ini dibuat, maka kita bisa cover semua bukan hanya perempuan saja dan anak-anak. Jadi menjurus ke ketahanan keluarga," ujar Yohana.

Baca juga: Yohana Yembise Mengaku Belum Dihubungi Jokowi Perihal Menteri Periode Kedua

Terakhir, RUU Kesetaraan Gender diharapkan bisa menjadi aspek legal yang mengatur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengaku belum tahu menahu apakah dirinya bakal kembali ditunjuk sebagai menteri Joko Widodo di pemerintahan periode keduanya, 2019-2024.

Sebab, hingga saat ini, Yohana belum dihubungi oleh Jokowi terkait kursi menteri ke depan. "Saya belum mendekati Pak Jokowi, artinya belum dipanggil," kata dia. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com