Kompas.com - 27/11/2019, 12:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan penghargaan kepatuhan tinggi bidang pelayanan publik kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (27/11/2019).

Penyerahan penghargaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Ombudsman Amzulian Rivai kepada Menlu Retno Marsudi dan Menag Fachrul Razi.

Menurut Amzulian, Kemenlu berhasil meraih nilai tertinggi dalam kategori kepatuhan tinggi bidang pelayanan publik oleh kementerian.

"Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 2019 dilakukan terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366," ujar Amzulian di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: Cerita Mahfud MD yang Sedih Banyak Lembaga Pemerintah Abaikan Rekomendasi Ombudsman

Dia mengatakan, berdasarkan penilaian Ombudsman, tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu pula dengan lembaga.

Namun, masih ada kementerian yang berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Sosial.

Sementara itu, di tingkat lembaga, Amzulian menyebut, ada tiga lembaga yang masih berada di zona kuning.

"Ketiganya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi," ujar dia.

Baca juga: Temuan Ombudsman: Diskriminasi CPNS 2019, Tak Terima Wanita Hamil dan LGBT

Menurut Amzulian, survei kepatuhan bertujuan mencegah tindakan malaadministrasi pada unit pelayanan publik pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, bertujuan mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

"Survei kepatuhan bertujuan mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun mekanisme pengambilan data survei kepatuhan ini dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada Juli dan Agustus 2019," papar Amzulian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

Nasional
Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Nasional
Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Nasional
Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Nasional
Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Nasional
Kapolri Perintahkan 'Bekingan' Bandar Judi Disikat Habis

Kapolri Perintahkan "Bekingan" Bandar Judi Disikat Habis

Nasional
Brigjen TNI Tembak Kucing, Pakar Ungkap Faktor Kekejaman Terhadap Hewan

Brigjen TNI Tembak Kucing, Pakar Ungkap Faktor Kekejaman Terhadap Hewan

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin 'Booster'

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin "Booster"

Nasional
KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Nasional
Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Nasional
Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Nasional
Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Nasional
Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Nasional
Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek 'Gen Halilintar'

Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek "Gen Halilintar"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.