Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak "Full Time", Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik

"Pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu ahli-ahli yang tak diikat jam kerja, cukup diikatkode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta," kata Refly di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Ia menilai, gaji besar yang diterima para stafsus itu tidak sebanding dengan pekerjaannya.

Selain itu, muncul kekhawatiran produktivitas mereka di masyarakat menurun lantaran bekerja sebagai stafsus. 

Soal gaji yang besar, Aminuddin Ma'ruf mengaku, tak mempersoalkan pro-kontra yang ada. Menurut dia, gaji yang diberikan merupakan hak yang harus diterima.

"Hak itu harus diambil," kata Ma'ruf dalam sebuah diskusi di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Baca juga: PPP Sebut Staf Khusus Jokowi Layak Terima Gaji Rp 51 Juta

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi. Menurut dia, gaji tersebut merupaka gaji yang layak diterima oleh para staf khusus itu.

"Protokoler kenegaraan memang tak bisa dihindari, mereka mendapatkan hak keuangan sebagaimana protokoler negara. Apakah dia jadi CEO atau apa itu, kan hal yang lain," kata Baidowi dalam kesempatan yang sama.

Gimik

Keberadaan stafsus dari kalangan milenial dikritik banyak pihak. Sebab, jumlah pembantu presiden saat ini sudah terlalu banyak, sehingga membuat lembaga kepresidenan semakin gemuk.

Seperti diketahui, saat ini sudah ada Kementerian Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, dan Dewan Pertimbangan Presiden yang membantu kinerja presiden.

"Tambun (gemuk) sekali," ucap Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid dalam sebuah diskusi di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).

Alih-alih membantu presiden, banyaknya stafsus yang ada dikhawatirkan justru akan membuat presiden bingung. Secara khusus, ia memberikan perhatian terhadap keberadaan stafsus milenial.

Ia berharap, mereka nantinya benar-benar memberikan kontribusi besar terhadap pemerintahan.

"Adanya staf khusus, bukan hanya gimmick milenial, tetapi policy," ucap dia. 

Baca juga: Demokrat: Publik Punya Harapan Besar pada Staf Khusus Milenial

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon meragukan, para stafsus milenia itu akan banyak membantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya.