Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak "Full Time", Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik

Kompas.com - 25/11/2019, 07:14 WIB
Staf khusus Presiden Joko Widodo yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar dan Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia menjawab pertanyaan wartawan saat diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AStaf khusus Presiden Joko Widodo yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar dan Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia menjawab pertanyaan wartawan saat diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz
Penulis Dani Prabowo
|

"Adanya staf khusus, bukan hanya gimmick milenial, tetapi policy," ucap dia. 

Baca juga: Demokrat: Publik Punya Harapan Besar pada Staf Khusus Milenial

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon meragukan, para stafsus milenia itu akan banyak membantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya.

Sebaliknya, ia menduga, penunjukkan itu tak lebih dari sekedar pencitraan.

"Cuma lipstik saja, pajangan sajalah begitu," kata Fadli di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu.

Fadli pun menyoroti inkonsistensi sikap Jokowi. Sebab, dalam banyak kesempatan ia terus menekankan pentingnya perampingan birokrasi.

"Ya, itulah Pak Jokowi. Memang konsisten dengan inkonsistensinya. Apa yang diomongkan kadang-kadang beda dengan yang dilakukan," ujar dia. 

Namun, Baidowi meyakini, presiden tidak sembarangan dalam memilih stafsusnya. Setiap stafsus memiliki kemampuan dan rekam jejak yang memang dibutuhkan dalam pemerintahan.

"Kan enggak mungkin juga Pak Jokowi angkat stafsus yang gak punya track record," kata dia. 

Sementara itu, menurut Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, para milenial yang ditunjuk menjadi stafsus akan mendapatkan pengalaman yang besar nantinya.

"Ini katakanlah latihan kalau kamu di sekolah ada kampus, ada magang, kita kenal itu," ucap Surya di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Baca juga: Surya Paloh Ibaratkan Penunjukan Stafsus Milenial Seperti Magang

Ia optimistis, penunjukkan stafsus milenial akan berdampak pada kebijakan pemerintah yang mampu menyerap aspirasi kaum milenial.

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memberdayakan milenial sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dapat lebih terwujud.

"Beliau menyatakan sebagai tempat diskusinya, dia membutuhkan feeding, masukan dari milenial dan diberikan secara resmi menjadi staf khusus. Satu kebijakan yang perlu diapresiasi," kata Paloh.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Haryanti Puspa Sari, Ihsanuddin, Rakhmat Nur Hakim)

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

Nasional
Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Nasional
Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Nasional
Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X